Zoom
Oleh Fitriani pada hari Rabu, 10 Jul 2019 - 09:26:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Polemik Penerbitan IMB Reklamasi, Fraksi PDI-P: Anies Tak Ngerti Skala Prioritas

tscom_news_photo_1562725617.jpg
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, polemikIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklamasi justru dipicu oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri.

Menurut Gembong, sebagai Gubernur, Anies jelas tidak mengerti soal skala prioritas dalam memutuskan kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Akibatnya, ribut-ribut soal reklamasi pun kembali menjadi bola liar.

Dia mengatakan, sebelum menerbitkan IMB untuk ribuan bangunan di pulau D Reklamasi, mestinya Aniesmerampungkan dulu dua Rancangan Perundang-Undangan (Raperda) yang saat ini masih di meja Anies. Sehingga payung hukum pemangaatan megaproyek tersebut memiliki hukum.

Payung hukum yang dimaksud Gembonf adalah dua Raperda reklamasi, yakni RaperdaZonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Raperda RZWP3K) danRaperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).

"Dua Raperda itulah payung hukum Pemerintah Provinsi (Pemrov) dalam mengambil kebijakan dikemudian hari. Jadi, alasan hukumnya kuat," kata Gembong kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (09/7/2019).

"Itu yang kita tangkap bahasanya Pak Anies kan gini, demi kepastian hukum maka dia menerbitkan IMB. Tapi kalau bahasa saya justru terbalik, karena itu tidak ada kepastiannya," sambungnya.

Lebih jauh, Gembong menerangkan, bahwa bilaAniesmau menjaga kepastian hukum, maka dua Raperda tersebut mestinya dirampungkan dulu sebelum kemudian mengambil kebijakan berikutnya yaitu menerbitkan IMB.

"Itu akan jauh lebih kuat dibandingkan sekarang Pak Anies hanya menerbitkan IMB, beralaskan Peraturan Gubernur (Pergub), ini tidak kuat alas hukumnya. Langkah Anies tidak tepat, padahal ada skala prioritas yang harus dikerjakan. Skala prioritasnya bukan menerbitkan IMB, tapi skala menyelesaikan dua Raperda itu dulu," beber Gembong.

Tak hanya itu, Gembong pun mempertanyakan nasib dua Raperda yang sedang direvisi oleh Anies. Menurutnya, dua Raperda itu ditarik oleh Anies tak lama usai Anies dilantik sebagai Gubernur. Sekarang hampir dua tahun masa kepemimpinannya dua Raperda itu pun tak juga terselesaikan.

"Dulu bahasanya mau direvisi oleh Pak Anies, tapi hasil revisinya sampai hari ini belum dikembalikan untuk dibahas kembali. Artinya, tidak ada skala prioritas yang dikejar oleh Pak Anies dalam rangka kepastian hukum di area lahan di Reklamasi itu," ucapnya.

Gembong khawatir, jika Anies tak mengerti soal skala prioritas, nantinya justru akan membuat keraguan-raguan semua pihak. Terutama pihak pengembang, dan juga pihak konsumen di tanah Reklamasi.

"Kasian juga mereka yang sudah membeli, karena tidak ada kepastian hukum timbulah keragu-raguan itu. Maka menurut saya, demi menjaga semua tidak ada keragu-raguan alas hukumnya, (Rapeda) harus kita selesaikan terlebih dahulu," tutu dia. (Alf)

tag: #pdip  #dprd-dki  #anies-baswedan  #reklamasi-pantai-utara-jakarta  #pemprov-dki  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Langkah Tegas Benny Rhamdani Cegah Pengirimanan Migran Ilegal

Oleh Rihad
pada hari Rabu, 16 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berusaha mencegah pengiriman  imigran ilegal ke luar negeri.  Faktanya, BP2MI berhasil menggagalkan ...
Zoom

BPIP: Masyarakat Sering Terjebak Anggapan Negara Agama dan Negara Sekuler

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Dikotomi antara negara agama dan negara sekuler merupakan perdebatan panjang dalam sejarah politik kenegaraan. Beberapa negara dunia memilih salah satu dari keduanya ...