Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 11 Jul 2019 - 09:51:49 WIB
Bagikan Berita ini :

Baleg DPR: UU Penyadapan Tak Kurangi Fungsi KPK

tscom_news_photo_1562813509.jpg
Penyadapan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menegaskan, tak ada upaya sama sekali untuk mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penyadapan dalam pembentukan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Ia menyampaikan RUU ini akan mengatur penyadapan yang tepat dan bertanggung jawab.

Totok menuturkan bahwa tujuan pembuatan draf RUU tersebut pada dasarnya untuk melindungi privasi warga negara Indonesia sendiri.

"DPR merasa perlu menyusun UU Penyadapan yang mengatur penyadapan, dikecualikan KPK. Negara berkewajiban melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, maka dari itu DPR merasa perlu menyempurnakan draf ini," ujar Totok di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Totok menggambarkan bahwa selama ini aturan mengenai penyadapan di berbagai instansi sangat beragam dan tidak memiliki spesifikasi yang jelas, sehingga menurutnya hal ini akan menimbulkan polemik dalam kegiatan sadap-menyadap.

Maka dari itu ia menilai RUU ini sangat penting untuk memberikan payung hukum yang jelas.

"Ada belasan UU di Indonesia ini yang mengandung muatan tentang penyadapan dan definisinya juga berbeda-beda. DPR perlu mengatur seluruhnya namun dikecualikan bagi KPK. Jadi sudah clear sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan selama ini tentang kewenangan KPK. Intinya kalau banyak definisi berbeda di berbagai instansi maka perlu kita atur," paparnya.

Draft RUU Penyadapan memang sempat menimbulkan pertanyaan bagi KPK dalam menjalankan fungsinya. Adapun ketentuan pelaksanaan penyadapan nanti akan mencakup pada kasus korupsi yang menjadi kewenangan Polri dan Kejaksaan, perampasan kemerdekaan atau penculikan, perdagangan orang, penyeludupan, pencucian dan/atau pemalsuan uang.

Berdasarkan draf RUU Penyadapan per 2 Juli 2019, Pasal 5 mengatur tiga ketentuan pelaksanaan penyadapan. Pertama, pelaksanaan penyadapan dilakukan berdasarkan ketentuan dan proses hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kedua, penyadapan wajib memperoleh penetapan pengadilan. Dan ketiga, pelaksanaan penyadapan dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung dengan lembaga peradilan. (ahm)

tag: #kpk  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

WA Panitia Diskusi 'Pemberhentian Presiden' Diretas, Pengamat Sebut Rezim Berlebihan

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Jumat, 29 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Beberapa hari lalu mencuat kabar peretasan akun WhatsApp (WA) panitia diskusi di Universitas Gajah Mada (UGM). Akun panitia diduga diretas tatkala sekelompok mahasiswa ...
Berita

Gegara George Floyd Tewas Dalam Penangkapan oleh Polisi, Kerusuhan Massal Terjadi Minneapolis

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Matinya George Floyd di tangan polisi terus berlanjut. Aksi kerusuhan pun merajalela dan menyebar di sejumlah wilayah. Sampai hari ketiga pasca kejadian masih terus ...