Zoom
Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 19 Jul 2019 - 21:00:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Adu Kuat Pengaruh Berebut Kursi Menteri Kabinet Kerja Jilid II

tscom_news_photo_1563544804.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi-Ma"ruf Amin mulai terjadi pasca KPU mengeluarkan penetapan pemenang Pilpres 17 April lalu. Masing-masing parpol koalisi kini mulai bermanuver dansaling memasang target jatah kursimenteri kepada Jokowi.

Tak hanya parpol, bahkan sejumlah kalangan profesional pun jugaturut ambil bagian dalam bursa menteri yangakan membantu Jokowi pada Kabinet Kerja Jilid II, periode 2019-2024.

Kementerian yang paling banyak diincar, baik parpol koalisi maupun profesional tentu menyangkut urusan ekonomi atau bisnis seperti perindustrian, perdagangan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pertarungan untuk menjadi penguasa di BUMN dianggap wajar karena perusahaan pelat merah menjadi andalan Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia-nya.

Saat ini, setidaknya ada dua figuryang dikabarkan masuk bursa sebagai kandidat kuat untuk menjadi penguasa Merdeka Selatan nama lain lokasi Kantor BUMN,yaitu Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto.

Dua nama yang beredar ini seperti mencerminkan kekuatan lingkaran pendukung Jokowi selama Pilpres 2019 lalu.

Budi G Sadikin selama ini dikenal dekat dengan MenkoMaritim Luhut B Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kolaborasi ketiganya terlihat kala proses akuisisi saham Freeport Indonesia yang penuh kontroversi.

Sementara Dwi dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sudah lama digadang untuk menggantikan Rini Soemarno pasca dilengserkan di Pertamina.

Pengamat politik, Ujang Komaruddin mengatakan, proses penentuan menteri sepenuhnya merupakan kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinetnya sendiri.

“Dalam sistem presidensial yang kita anut, Presiden diberi kewenangan penuh untuk menyusun kabinet. Jadi terkait susunan kabinet yang akan disusun itu hak prerogative Jokowi sebagai presiden terpilih,” ujar Ujang dalam pesan singkat, Jumat (19/7/2019).

Ujang menuturkan, semua pihak yang berniat untuk mendapat pos di Perekonomian diharapkan untuk menghirmati hak yang dimiliki Jokowi.

Ia mengatakan,tidak ada pihak yang boleh menekan Jokowi dalam menentukan orang yang bakal menjadi menteri.

Jika nanti selama proses penjaringan dilakukan, Ujang mengimbau Jokowi tidak tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak dalam menentukan sosok.

“Jokowi tak boleh ada tekanan siapapun dan tak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan Menteri di bidang ekonomi,” ujar Ujang. (Alf)

tag: #bumn  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
Berita

23 Lansia Meninggal Setelah Divaksin Buatan Pfizer

Oleh
pada hari Sabtu, 16 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setidaknya 23 orang Norwegia meninggal setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 buatan Pfizer/BioNTech. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak berwenang pada hari Kamis ...
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Syekh Ali Jaber Dikenal Lembut Pemersatu Umat

Oleh Rihad
pada hari Kamis, 14 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan almarhum Syekh Ali Jaber memiliki jasa besar dalam dakwah. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sangat berduka atas ...
Zoom

Listyo Calon Tunggal Kapolri, Harus Netral Tidak Terlibat SARA

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Pihak Istana mengharapkan pilihan Presiden segera disepakati DPR. ...