Opini
Oleh M Rizal Fadillah (Pengamat Politik) pada hari Minggu, 21 Jul 2019 - 11:12:15 WIB
Bagikan Berita ini :

SMK Bubar..!

tscom_news_photo_1563682335.jpg
Gubernur Jawa Barar Ridwan Kamil (tengah) (Sumber foto : Ist)

Pernyataan kontroversial Ridwan Kamil yang menuding SMK sebagai penyebab pengangguran cukup meresahkan. Berbagai komentar muncul yang antara lain membantah mengenai penyebab tingginya angka pengangguran. Penyebab utamaadalah minimnya lapangan kerja. Menyalahkan SMK sebagai penyebab dinilai sebagai "buruk muka cermin dibelah". Justru keberadaan SMK adalah untuk memenuhi kebutuhan yang lebih siap bekerja. Emil sapaan Ridwan Kamil berniat membubarkan SMK tertentu.

Sebenarnya suatu rencana kebijakan seharusnya didasarkan atas penelitian yang komprehensif dan mendalam. Apakah benar apa yang diasumsikan Emil atau keliru. Jika benar, maka kebijakan tetap saja mesti bersifat nasional. Gegabah jika meniadakan salah satu model sekolah hanya karena penilaian subyektif seorang Gubernur. Proses kajian hingga perlu dibubarkan mesti melibatkan baik instansional maupun masyarakat. Ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Efek pembubaran tentu tidak sederhana. Apalagi jika lembaga tersebut masih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.

Berbeda dengan Pak Jokowi yang memuji SMK hingga intens mempublikasi karya siswa yang kemudian populer dengan sebutan "mobil esemka", maka Gubernur Jawa Barat ini justru mempermasalahkan bahkan menyalahkan SMK atas terjadinya pengangguran. Bahkanmengancam pembubaran pula. Tidakkah disadari bahwadengan membubarkan SMK justru menambah angka pengangguran. Akan tetapi sebenarnya mestinya Kang Emil tenang saja, bukankah Pak Jokowi sudah menyiapkan kartu sakti buat para penganggur ?

Fokus Pemprop yang digawangi Kang Emil harusnya bukanlah pada ancaman pembubaran, akan tetapi pada revitalisasi SMK beserta lulusannya. Bukankah Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres 9 tahun 2016 yang menekankan pada revitalisasi. Mendikbud telah merancang road map pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyeleraskan kurikulum SMK sesuai penggunaan lulusan (link & match). Target tahun 2020 adalah 80 % tamatan bekerja pada bidangnya, 12 % berwirausaha dan 8 % bersertifikasi profesi. Nah Emil kerjakan saja program revitalisasi ini sebagai bukti berhasil atau tidak kepemimpinannya. Gak usah ancam bubar bubarkan segala.

Pidato Jokowi baru baru ini bernada ancam ancam soal ideologi, investasi maupun birokrasi, kini Kang Emil juga sama saja.
Menyalahkan SMK atas pengangguran kurang bijaksana. Masyarakat yakin bahwa lapangan kerja yang kurang adalah faktor utama penyebab pengangguran. Bukan sekolah. Bahkan ironinya di beberapa kegiatan usaha justru kini diisi tenaga kerja dari China. Dari negeri China. Memprihatinkan.

Bandung 21 Juli 2019 (*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #pendidikan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kartu Pra Kerja, Peluang dan Tantangan dalam Era Revolusi Industri 4.0

Oleh Mukhtarudin-Anggota Komisi VI DPR R Fraksi Golkar
pada hari Selasa, 02 Jun 2020
Revolusi Industri 4.0 tidak hanya menciptakan peluang, namun juga tantangan bagi Indonesia.  Revolusi Industri 4.0 mendorong inovasi teknologi yang memberikan dampak perubahan terhadap kehidupan ...
Opini

SBY: Setahun Telah Kulalui Istirahatlah Dengan Tenang Istriku Tercinta

Alhamdulillah, tahun terberat dalam hidupku telah kulalui 1 Juni 2019 - 1 Juni 2020. Setahun sudah Ani Yudhoyono, belahan jiwaku, menghadap Sang Pencipta, Allah SWT. Istirahatlah dengan tenang Memo, ...