Berita
Oleh Emka Abdullah pada hari Senin, 18 Mei 2015 - 17:04:24 WIB
Bagikan Berita ini :
PTUN Kabulkan Kubu ARB

SK Dibatalkan, Jokowi Diminta Copot Menkumham

34YasonnaLaoly.jpg
Yasonna Laoly (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyusul dibatalkannya keputusan Menkumham yang mengesahkan kubu Agung Laksono oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasalnya, kata Agung, dengan dibatalkannya SK Menkumham itu berarti Yasonna melakukan kesalahan.

"Yasonna terbukti tidak cermat dan bisa dituduh memihak salah satu partai politik yang tengah terlibat konflik," ujarnya saat dihubungi TeropongSenayan, Senin (18/5/2015).

Menurutnya, kesalahan Menteri Yasonna sangat fatal ketimbang kekeliruan yang diperbuat oleh sejumlah menteri lainnya di Kabinet Kerja Jokowi.

"Sebagai pejabat pembantu presiden, mestinya Yasonna cermat dan netral," pungkas Agung.

Seperti diberitakan, mejelis hakim PTUN mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) terhadap Menkumham. Menkumham digugat karena mengeluarkan SK yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil munas Jakarta dengan ketua umum Agung Laksono.(yn)

tag: #sk menkumham  #menkumham  #ptun  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bertemu Puan, Ketua Senat Kamboja Terinspirasi RI Punya Ketua DPR Perempuan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 07 Mei 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan Ketua Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen di Gedung DPR. Pertemuan ini merupakan ...
Berita

Legislator Desak Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan KUR Pegiat Ekraf, Termasuk Konten Kreator

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif (Ekraf) nasional, khususnya dalam hal pembiayaan inklusif. Ia ...