JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Korbid Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoetberbicara tentang "perebutan" kursi Ketua MPR RIperiode 2019-2024.
Menurut Bamsoet, isu kursi Ketua MPR kini lebih "diperebutkan" Parpol ketimbang kursi menteri di Kabinet Pemerintah.
"Jatah menteri cukup banyak. Itu justru menjadi masalah adalah di parlemen, perebutan kursi ketua MPR masih terjadi di kalangan koalisi itu sendiri," kata Bamsoet usai menghadiri acara Rapimnas II Soksi 2019 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (28/7/2019).
Bamsoet berpendapat Golkar pantas mendapatkan jatah kursi Ketua MPR. Namun di lain sisi, Bamsoet sadar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang merupakan rekan koalisi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma"ruf Amin, juga mengincar jabatan tersebut.
"Golkar sebagai pemenang kedua merasa sangat pantas untuk mendapat jatah Ketua MPR. Tetapi PKB juga mengincar kursi itu. Untuk meredakan ketegangan di internal koalisi, perlu ketegasan Presiden Jokowi. Saya yakin Presiden Jokowi mampu menghadapinya dengan elegan. Karena koalisi sangat penting bagi Pak Jokowi dan pemerintahannya periode kedua yang akan datang," terang Bamsoet.
Bamsoet kemudian menjelaskan jabatan Ketua MPR menjadi rebutan karena sangat strategis dan penting terkait soal kewenangan melakukan amandemen di samping untuk menjaga wibawa dan menunjukkan keberhasilan partai.
Kasus yang dijadikan contoh oleh Bamsoet untuk menggambarkan pentingnya kewenangan amandemen adalah soal terorisme.
"Ke depan tantangan kita bukan masalah ekonomi lagi, tapi masalah radikalisme. Dalam pembicaraan dengan Pak Presiden, Presiden tidak galau soal ekonomi, beliau galau dengan tantangan yang lebih besar yaitu radikalisme," imbuhnya.
"Mengapa kursi ketua MPR menjadi rebutan? Selain ingin menunjukkan kewibawaan dan keberhasilan sebuah partai, kursi MPR ke depan sangat penting dan strategis karena terkait dengan keinginan untuk melakukan amandemen," jelas Bamsoet.
Dengan kewenangan penuh di MPR, tambah Bamsoet, negara dapat memojokkan eksistensi pihak-pihak yang menganut paham radikalisme dengan mengeluarkan TAP MPR. (Alf)
