BALI (TEROPONGSENAYAN) -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan kepatuhan formal Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) belum optimal.

"Secara umum, masih terdapat gap yang cukup besar atas kepatuhan formal Wajib Pajak," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal di Bali baru-baru ini.

Hal ini, menurutnya, berkaca dari realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2019 yang hanya mencapai 67,2 persen atau 12,32 juta SPT dari target WP wajib lapor 18,3 juta WP.

Padahal, DJP menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT 85 persen atau lebih tinggi dari pada 2018 yang 75 persen.

"Target kepatuhan pelaporan 85 persen itu sekitar 15,5 juta SPT, jadi masih terdapat gap sekitar 17,8 persen atau 3,2 juta SPT," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, DJP akan memperkuat pengawasan kembali kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan SPT, termasuk dari peserta amnesti pajak.

"Kalau dari peserta tax amnesty, sesuai kepatuhan harus 100 persen. Kita juga cek mana WP yang seharusnya masuk tapi belum melaporkan SPT," jelasnya.

Selain itu, diungkapkan Yon, otoritas pajak juga akan memperkuat sistem administrasi perpajakan agar tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak makin baik.

"Kalau WP semakin patuh, pajak bisa lebih sustainable,” pungkasnya. (ahm)