JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Indonesia belum bisa mengambil keuntungan dari perang dagang AS versus China. Hal ini terjadi karena Indonesia terlambat membuat kebijakan untuk mengantisipasi perekonomian dunia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam acara Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Hotel Aryaduta, Jakarta. Rabu (7/8/209) malam.

"Kadang-kadang juga kita terlambat untuk antisipasi. Tentu diketahui, apabila barang China itu mahal di Amerika karena biaya masuk, tentu ada solusi dari negara seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam," kata Wapres.

Keterlambatan tersebut menyebabkan industri di dalam negeri tertinggal dengan sesama negara berkembang di Asia Tenggara.
Keterlambatan antisipasi tersebut, kata Kalla,salah satunya terlihat dalam penentuan kebijakan pemerintah untuk menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara dan kawasan yang memiliki potensi pasar besar bagi produk Indonesia.

Akibatnya, ketika persoalan perang dagang antara Amerika dan China terjadi, Indonesia kesulitan untuk mengambil keuntungan. Yakni dengan mengekspor barang yang selama ini dijual oleh China dengan harga lebih murah.

"Kita terlambat untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara seperti Amerika Serikat. Karena Vietnam lebih dahulu menerapkan atau memperpanjang GSP (Generalized System of Preferences) dengan Amerika, maka Vietnam yang mengambil manfaat sehingga ekspor Vietnam ke Amerika lebih besar daripada kita," papar Wapres.

Pada bagian lain, Kalla menyatakan, perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara dan kawasan menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kondisi perekonomian.Karena itu, Wapres berharap perundingan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan negara mitra dapat diselesaikan akhir 2019.

"Salah satu jalan keluarnya ialah mempercepat semua perjanjian bilateral dan multilateral kita dengan negara yang punya pasar besar, seperti yang kita lakukan dengan Australia selesai dan akan efektif bulan depan," ujarnya.(plt)