DPR Tak Boleh Jadi Tukang Stempel Pemerintah

Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 18 Agu 2019 - 11:02:23 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1566100943.jpg

Ilustrasi Anggota DPR tertidur saat rapat paripurna untuk mengesahkan APBN di Gedung DPR RI Senayan. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman menyinggung tentang fungsi legislatif sebagai pengontrol kekuasan dalam sistem presidensial. 

Sohibul menjelaskan langkah Indonesia menuju demokrasi subtansial yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Menurutnya, salah satu ciri tata kelola negara yang baik adalah hadirnya konsep checks and balances agar kekuasaan tidak terkosentrasi dan dimonopoli pada satu lembaga negara saja.

Sohibul menyebut, sebagai negara yang menganut sistem presidensial maka kekuasaan eksekutif harus dikontrol agar gerak langkah presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tetap pada rel yang benar sesuai dengan Konstitusi dan Perundang-undangan yang berlaku. 

"DPR RI tidak boleh menjadi ‘Rubber Stamp’ yang hanya jadi tukang stempel kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR RI harus bersikap rasional dan kritis atas setiap kebijakan dari pemerintah," kata Sohibul di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

"Oleh karena itu, DPR RI sebagai kekuatan legislatif harus bersikap sebagai kekuatan penyeimbang Pemerintah (balancing of power) dan pejuang suara hati rakyat," tambahnya.

Sementara, ujar Sohibul, di sisi lain kekuasaan Yudikatif harus diberikan jaminan penuh untuk bisa bertindak secara independen, tanpa ada intervensi ataupun kooptasi dari penguasa. 

"Penegak hukum dan lembaga peradilan tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan," Sohibul menegaskan. (Alf)

tag: #pks  #dpr  

Bagikan Berita ini :