Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 18 Agu 2019 - 11:02:23 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Tak Boleh Jadi Tukang Stempel Pemerintah

tscom_news_photo_1566100943.jpg
Ilustrasi Anggota DPR tertidur saat rapat paripurna untuk mengesahkan APBN di Gedung DPR RI Senayan. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman menyinggung tentang fungsi legislatif sebagai pengontrol kekuasan dalam sistem presidensial.

Sohibul menjelaskan langkah Indonesia menuju demokrasi subtansial yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, salah satu ciri tata kelola negara yang baik adalah hadirnya konsep checks and balances agar kekuasaan tidak terkosentrasi dan dimonopoli pada satu lembaga negara saja.

Sohibul menyebut, sebagai negara yang menganut sistem presidensial maka kekuasaan eksekutif harus dikontrol agar gerak langkah presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tetap pada rel yang benar sesuai dengan Konstitusi dan Perundang-undangan yang berlaku.

"DPR RI tidak boleh menjadi ‘Rubber Stamp’ yang hanya jadi tukang stempel kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR RI harus bersikap rasional dan kritis atas setiap kebijakan dari pemerintah," kata Sohibul di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

"Oleh karena itu, DPR RI sebagai kekuatan legislatif harus bersikap sebagai kekuatan penyeimbang Pemerintah (balancing of power) dan pejuang suara hati rakyat," tambahnya.

Sementara, ujar Sohibul, di sisi lain kekuasaan Yudikatif harus diberikan jaminan penuh untuk bisa bertindak secara independen, tanpa ada intervensi ataupun kooptasi dari penguasa.

"Penegak hukum dan lembaga peradilan tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan," Sohibul menegaskan.(Alf)

tag: #pks  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...