JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau semua pihak di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menahan diri dan tidak mengumbar pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warga.

Tjahjo menegaskan, pihaknya melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sudah berkoordinasi dengan Forkompinda dan Kesbangpol setempat dalam memonitor situasi sekaligus menjamin pelayananan pemerintahan tempat berjalan semestinya.

“Intinya satu kami meminta kepada para pejabat baik Gubernur, Bupati, Wali kota dan perangkat pemerintahan untuk menahan diri, tidak terlalu mengumbar berbagai penyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya. Kepala daerah atau tokoh masyarakat, dan pejabat itu adalah panutan masyarakat,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (19/08/2019),

Tjahjo Kumolo juga mengemukakan, pihaknya mendukung upaya Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat serta Gubernur Jawa Timur untuk membentuk tim mengatasi masalah ini dan segera memanggil mereka ke Jakarta untuk berkoordinasi.

“Akan kita panggil ke Jakarta, Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu untuk menenangkan masyarakat di sana,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga mengapresiasi aparat keamanan (Polri dan TNI) yang telah pro-aktif dalam meredam situasi.

“Kami terus membentuk tim di Ditjen Polpum memonitor, kami minta kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat yang ada di Papua, maupun Papua Barat untuk menahan diri ini intinya,” katanya.

Sementara itu, ketika ditanya kapan waktu untuk mengundang kepala daerah, Mendagri mengatakan, seharusnya Selasa pagi namun karena situasi hal tersebut terpaksa ditunda.

“Sebenarnya, besok pagi tapi karena gubernur harus hadir di daerahnya masing-masing kami tunda dulu, menunggu kesiapan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat,serta Gubernur Jatim juga, “ jawab Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga meminta agar Pemda Papua dan Papua Barat tetap melayani masyarakat dan mengingatkan ASN tidak boleh ikut berunjuk rasa.

“Kami sudah kontak dengan Pemda di Papua dan Papua Barat, melayani masyarakat tidak boleh berhenti, jadi seluruh aparatur provinsi dan kabupaten/kota jalan sampai di tingkat distrik, tidak ada masalah, tapi karena kejadiannya hanya di kotanya saja, tidak menganggu aktivitas masyarakat yang ada, terus monitor denga video conference kami di Ditjen Polpum,” ujarnya. (ahm)