JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Program Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa salah sasaran karena tidak ada data valid tentang status pekerjaan warga. Jika ini terjadi, maka program tersebut justru akan memicu kecemburuan sosial.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics anda Finance (Indef), Indef Tauhid Ahmad mengatakan, data yang dimiliki pemerintah saat ini tidak valid karena hanya berupa sampel. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan data acuan untuk menerbitkan kartu prakerja.

"Siapa yang paling berhak mendapatkan kartu prakerja? Pertama, tidak ada database siapa yang berhak, kalau misalnya kartu miskin kartu KIP itu ada database. Databasenya jelas by name by address. Tapi kartu Prakerja ini belum ada. Data ketenagakerjaan kita melalui Statistik Ketenagakerjaan Nasional itu hanya sampel, tidak by name tidak by address," ujar Tauhid Ahmad, di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Menurut Tauhid, program kartu prakerja berpotensi salah sasaran dan tidak sesuai dengan yang berhak. Bahkan, kata dia, kartu prakerja dapat menumbuhkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat bilamana pada pengaplikasiannya tidak melalui data valid.

"Sehingga siapa yang berhak kartu prakerja itu masih belum jelas. Ketika pemerintah mengadakan kartu prakerja tanpa ada database yang kuat, bisa salah sasaran, bisa ada kecemburuan, bisa ada miss alokasi dan bisa ada miss targeting," ujar Tauhid. (plt)