JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai pemerintah gagal mengelola APBN 2018, khususnya terkait target ekonomi makro. Beberapa diantaranya tentang pertumbuhan ekonomi, realisasi nilai tukar rupiah, lifting minyak dan lifting gas.
Realisasi Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen pun berada di bawah target asumsi APBN sebesar 5,40 persen.
Realisasi nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.247 per dollar Amerika Serikat (AS), lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar Rp 13.400 per dollar AS.
Sementara itu lifting minyak hanya mencapai 778.000 barel per hari dari target sebanyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas hanya mencapai 1,14 juta barel per hari dari target 1,2 juta barel per hari.
"Langkah kebijakan pemerintah di dalam merealisasikan APBN 2018 belum berhasil memenuhi target yang menjadi amanat undang-undang. Pemerintah harus bersungguh-sunguh dalam memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran yang berorientasi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan perekonomian nasional," kata Heri di Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Selain itu, rasio utang pemerintah pusat sejak 2015, menurut Heri Gunawan terus meningkat. Pada 2015 rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 27,4 persen, lalu 2016 sebesar 28,3 persen dan 2017 naik lagi jadi 29,4 persen.
Pada 2018 rasio utang Pemerintah naik lagi menjadi 29,81 persen.
"Sampai dengan 31 Desember 2018, nilai pokok atas utang pemerintah sebesar Rp 4.466 triliun yang terdiri atas utang luar negeri sebesar Rp2.655 triliun atau 59 persen dan utang dalam negeri sebesar Rp 1.811 triliun atau 41 persen," terangnya.
Selain itu, realisasi belanja subsidi tahun 2018 sebesar Rp216 triliun juga melebihi pagu anggaran yang ditetapkan APBN sebesar Rp156 triliun dan meningkat sebesar Rp50 triliun dibandingkan 2017.
Untuk tahun 2019, Heri berharap pemerintah bisa lebih bekerja lebih keras lagi untuk mencapai beberapa target-target ekonomi makro.
"Karena hal itu sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR," tegas Politisi Gerindra ini.(plt)
