JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Di acara milad ke-21 FPI, Imam besar FPI Habib Rozieqmenyindir gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memcapaiRp 100 juta lebih. Gaji tersebut dinilai berlebihan dan pemborosan.

Namun, BPIP buru-buru membantah. Plt Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyonomenyebut, bahwa gajinya merupakan kewenangan penuh pemerintah.

"Soal itu (gaji BPIP), logikanya harus belajar. Yang membentuk keputusan Perpres termasuk hak keuangan itu kan bukan BPIP. Yang membentuk itu kan pemerintah, dalam hal ini Presiden yang tanda tangan, yang menangani itu kan Bappenas, Kementerian Keuangan dan Setneg. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk mengomentari itu. Karena yang membentuk peraturan kan bukan kami," kata Hariyono, saat dihubungi, Sabtu (24/8/2019).

Hariyono lantas menjelaskan soal kerja BPIP yang sudah sesuai dengan Perpres. Bahkan, BPIP saat ini sedang berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti guna membahas soal pendidikan pancasila.

"Sudah ada kan sesuai dengan yang di Perpres itu. Cuma ini kan kita sudah hampir dekade pengaruh soal pancasila ini kan hilang dari ruang publik. Kita harus menata ulang kembali, bagaimana materi pelajaran mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi kami bahas bersama. Kami tentunya juga mesti melibatkan banyak pihak, terutama kalangan teman-teman dari Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Ini sedang dikerjakan, jadi bagaimana pelajaran pancasila mulai PAUD sampai perguruan tinggi itu dijalankan," ujarnya.

Sebelumnya, Habib Rizieq lewat video dari Mekah yang disiarkan langsung dari akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8/2019) menyebut BPIP tak paham hakikat dan esensi pancasila.

Habib Rizieq juga mengungkit soal gaji BPIP yang lebih dari Rp 100 juta. Ucapannya itu dia sampaikan dalam sambutan Milad ke-21 FPI yang diadakan di Stadion Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara.

"Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP. Dengan anggota yang juga tidak paham esensi Pancasila tapi digaji lebih dari Rp 100 juta rupiah per bulan tiap anggotanya hanya untuk menonton dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," kata Habib Rizieq. (Alf)