Perangi Korupsi, Ade Irawan Siap Maju di Pilkada Tangerang Selatan

TANGSEL (TEROPONGSENAYAN) - Salah satu aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan turut meramaikan bursa pencalonan Walikota Tangsel pada Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) periode 2020-2025.  

Hal tersebut ia buktikan dengan melakukan pengambilan formulir penjaringan bakal calon (Bacalon) Walikota dan Wakil Walikota Tangsel di Kantor DPC PDI-Perjuangan, di Ruko Venice Arcade, Graha Raya Bintaro, Serpong Utara, pada Minggu (15/9/2019).  

Ade Irawan yang datang bersama timnya tersebut dengan langsung diterima Ketua Panitia Penjaringan, Suhari Wicaksono.  

"Maksud saya untuk ikut mendaftar diri dalam penjaringan pemilihan Walikota Tangsel, saya harap bisa kontribusi di Tangsel. Apa yang tengah diimpikan PDI-Perjuangan sama yang juga kami ikhtiarkan untuk mendorong kesejateraan masyarakat Tangsel," kata Ade, usai mengambil formulir.  

Ade menegaskan, bahwa tujuan utamanya maju untuk melawan korupsi di Tangsel, lantaran potensi di Tangsel sangatlah besar untuk menjadi wilayah percontohan. 

Akan tetapi, jika praktik korupsi masih merajalela apa yang dimiliki Tangsel untuk menjadi wilayah percontohan menjadi sia-sia. Itu lah alasana utama yang mendorongnya maju dalam bursa pencalonan Walikota Tangsel.  

"Saya di ICW melawan korupsi untuk mewujud kesejahteran masyarakat, sekarang dilanjutkan dengan berupaya menjadi Walikota. 

Salah satu yang mendorong saya maju, kalau kita liat praktik korupsi sewaktu di ICW banyak melaporkan dugaan korupsi di daerah. 

Kalau praktik ini masih terjadi di daerah khusunya Tangsel upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tidak akan terwujud. Sebanyak apapun modal yang dimiliki, tanpa ada prasyarat menekan korupsi tidak akan tercapai," ungkapnya.  

Tak hanya itu, Ade juga untuk menyampaikan, bahwa praktik korupsi di Tangsel merupakan tantangan baginya jika terpilih menjadi Walikota Tangsel periode 2020-2025.  

"Ini tantangan saya, sudah puluhan tahun saya melawan korupsi. Dengan masuk ke sistem ini, bagaimana agar praktik korupsi tidak muncul di pemerintahan. Omong kosong kalau kita bicara kesejahteraan tapi tidak melawan korupsi," pungkasnya.