Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 18 Sep 2019 - 18:47:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi PKS Ajak Publik Kritisi Rencana Pemindahan Ibu Kota

tscom_news_photo_1568807222.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyelenggarakan Diskusi Publik Pemindahan Ibukota Negara.

Hadir sebagai narasumber Staf Khusus Menteri Bappenas Imron Bulkin, Pakar HTN Irman Putra Sidin, Direktur Eksekutif Indef Tauhid, Direktur Eksekutif Kedai Kopi Henri Satrio, dan DPP PKS Handi Riza.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam Sambutannya mengatakan bahwa acara ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab dan pasrtisipasi serta kepedulian dari Fraksi PKS sebagai bagian dari stakeholder negara untuk membahas secara komprehensif mengenai pemindahan ibukota negara.

"Pemindahan ibukota negara adalah isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif. Fraksi PKS sebagai stakeholder negara mengajak publik untuk ikut berpartisipasi melalui diskusi publik ini," kata Jazuli di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan ada tiga isu strategis yang harus bisa dijelaskan oleh Pemerintah sebagai inisiator sehingga publik paham yaitu, apa alasan mendasar perpindahan Ibukota, kesiapan regulasi, dan skema pembiayaan.

"Jangan sampai kebijakan besar ini justru memperpuruk kondisi negara akibat biaya tinggi misalnya atau akibat perencanaan yang asal-asalan. Padahal kita punya peluang pada hal-hal lain yang seharusnya bisa kita kejar seperti bonus demografi. Intinya harus matang betul dan komprehensif dari perspektif politik, ekonomi, tata negara, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain," jelasnya.

Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini diskusi publik harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan konsep usulannya.

"Kami di Dewan pada waktunya tentu akan membahas jika pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undangnya karena kebijakan pemindahan ibukota negara harus dengan undang-undang dan berkaitan dengan banyak undang-undang," tegasnya.

Fraksi PKS sendiri, lanjut Jazuli, telah mengirimkan wakil di pansus dan di situ setelah melalui pbahasan yang komprehensif baru kita putuskan menerima atau menolak. (Alf)

tag: #pks  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi I: Mau Dibawa ke Mana TVRI?

Oleh Bachtiar
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyesalkan sikap Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang tetap memilih Direktur Utama (Dirut) TVRI baru-baru ini. Untuk diketahui, Iman ...
Berita

Menteri PPN: Bali Akan Dibuka Kembali Untuk Wisatawan Juli Mendatang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso manoarfa mengatakan bahwa pemerintah akan membuka kembali aktivitas bisnis di Bali untuk menarik minta wisatawan ke sana, ...