JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sidang paripurna DPDyang beragendakan pengesahan tata tertib (tatib) ricuh. Tatib DPD itu dituding sebagai upaya untuk menjegal GKR Hemas menjadi Ketua DPD pada periode 2019-2024.

"Itu menjegal Ibu Hemas. Gitu. Jadi itu akal-akalan. Intinya sebenarnya ini semua dibuat oleh grupnya OSO (Oesman Sapta Odang) karena OSO masih ingin mencengkramkan kakinya di DPD," kata senator asal Sulawesi Barat, M Asri Anas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Anas mengatakan ada beberapa aturan baru dalam tatib yang merugikan Hemas. Salah satunya, kata dia, soal aturan pimpinan DPD tidak boleh memiliki rekam jejak buruk di Badan Kehormatan (BK).

"Sanksi BK yang paling krusial. Yang pernah disanksi BK tidak boleh dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPD. Yang pernah di sanksi BK," ujarnya.

"Kan ini akal-akalannya Pak OSO, akal-akalan Pak Nono dan tim-timnya. Apa yang diubah, satu melanggar UU MD3 membatasi haknya orang. Masa Bu Ratu nggak boleh mencalon karena dihukum BK?. Pemecatan Bu Ratu saja kepresnya sampai sekarang nggak keluar. Ini memang akal-akalan," tutur Anas.
Anas menilai aturan itu membatasi hak asasi manusia. Selain itu, dia juga menilai tatib saat ini sarat kepentingan politik mengingat cacat formil dan cacat materiil.

"Karena Nono (Nono Sampono) takut jika Bu Ratu mencalonkan diri menjadi ketua DPD. Karena sejarahnya OSO saja tidak bisa mengalahkan Bu Ratu," sambung dia.

Aturan selanjutnya soal pemilihan pimpinan DPD dibagi menjadi 4 wilayah. Menurut Anas, aturan itu tak masuk akal.

"Dia bagi pemilihan menjadi 4 wilayah, coba bayangkan, pimpinan DPD hanya dipilih Maluku, Papua, Papua Barat, dan NTT disitulah Pak Nono berada, karena ia takut tidak terpilih jika dipilih secara nasional. Sejak dulu tidak ada aturan seperti itu," kata Anas.

Karena itu, Anas meyakini bahwa tatib tersebut untuk menjegal langkah Hemas di DPD. Dia juga menduga tatib tersebut dibuat untuk memuluskan langkah Nono Sampono menjadi Ketua DPD periode mendatang.

"Ini dibuat karena Nono takut bertarung secara normal di DPD ke depan. Jadi kalau pertarungannya normal nasional Nono tidak akan keluar. Kenapa? Nono tidak percaya diri kalau bertarung di Maluku di Papua di kampung halamannya. Jadi memang dibuat-buat ini gimana cara Nono yang jadi ketua," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan senator asal Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan. Dia juga menilai tatib yang disahkan sebagai upaya untuk menjegal langkah Hemas menjadi pimpinan DPD.

"Ada pasal tambahan yang memuat rekam jejak keputusan BK itu seperti apa. Tentu kita tahu selama ini kejadian kondisi sidang paripurna DPR RI dengan sidang paripurna MPR yang undangan Ibu Ratu itu dicabut. Itu kan menyalahi aturan karena Ibu Ratu masih anggota DPD RI, belum ada pemberhentian, tidak ada SK Presiden. Kalaupun mekanisme yang berproses yang ada di DPD RI di BK hari ini siapa yang pegang palu ya dia yang mengartikan sendiri sesuai selera dan kepentingannya," papar Dewi.

Meski dihujani interupsi, tatib pun tetap disahkan oleh pimpinan DPD. Kendati demikian, sejumlah senator menolak pengesahan itu. Senator yang menolak di antaranya Anas dan Dewi. (Alf)
Sebelumnya, sidang paripurna terkait pengesahan tatib DPD ricuh. Sidang dihujani interupsi, adu mulut hingga kontak fisik antara senator pro pengesahan tatib dan yang kontra.