JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Kader Muda Partai Golkar Almazo Bonara menilai Golkar Bersih yang menjadi takeline Partai Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto hanya dijadikan etalase. Keputusan Munaslub Partai Golkar 2017 yang mengusung Golkar Bersih sebagai takeline Partai Golkar, cuma menjadi pemanis partai untuk disuguhkan dihadapan publik, seakan Golkar Bersih telah bersenyawa didalam tubuh partai.
"Sejak awal kami telah mengingatkan dan mengkritisi kebijakan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum agar konsisten menjalakan Golkar Bersih, kami menduga Golkar Bersih diperhadapkan dengan kompleksitas kasus korupsi yang dekat dengan pusaran kekuasaan partai, sehingga menyebapkan adanya malfunction atas kebijakan partai," kata Bonara dalam pesan singkatnya, Jumat (20/9/2019).
Hal ini, menurutnya mengacu pada mulai dari Munaslub 2017, hingga sekarang sudah ada beberapa kader-kader terbaik partai yang menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK, dan kini muncul lagi pengembangan kasus korupsi PLTU Riau oleh KPK, yang mengarah kepada ketua Fraksi Partai Golkar atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut.
"Sebagai generasi muda Partai Golkar, tentunya merasa sangat prihatin atas pencekalan dan pemanggilan ketua Fraksi Partai Golkar yang dilakukan oleh KPK, hal ini sangat berpengaruh terhadap Partai Golkar, apalagi dalam tahun ini juga Partai Golkar akan segera menyelenggarakan Munas sebagai forum tertinggi di Partai Golkar," ucapnya.
Dari rangkaian peristiwa ini, lanjut Bonara, telah menunjukan bahwa kepemimpinan Airlangga Hartarto selaku ketua umum tidak sensitif dan tidak mampu menjalankan Golkar Bersih sesuai amanat Munaslub, citra partai menjadi rusak akibat persoalan hukum, wajar bila bagi para kader partai Airlangga Hartarto dipandang tidak layak menjadi nahkoda untuk kembali memimpin Partai Golkar kedepan sebagai ketua umum.
"Bagaimana mungkin Partai Golkar dapat meraih kemenangan pada 2024, jika kasus korupsi masih menjadi batu sandungan yang terus menyandera kepemimpinan partai kita? konsolidasi partai pasti akan berantakan," ucapnya.
Oleh karena itu, kata ia, persoalan korupsi ditubuh partai harus segera di amputasi. Menuju kejayaan partai pada 2024.
"Kita harus bisa melahirkan kepemimpinan Partai Golkar yang baru, kepemimpinan partai yang kuat serta kepemimpinan partai yang bersih, ini yang harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam forum Munas nanti," tegasnya.
"Saya juga meminta agar di akhir masa baktinya, KPK tetap konsisten dalam menyelesaikan tugas pemberantasan korupsi, termasuk segera menyelesaikan kasus korupsi PLTU Riau yang diduga melibatkan kader Partai Golkar, agar tidak menjadi polemik dipublik dan tidak menjadi beban politik bagi Partai Golkar kedepan," tambahnya. (ahm)
