JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanimemintaseluruh jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)untuk meningkatkan integritasnya.
Hal iasampaikan terkait operasi tangkap tangan (ott) yang marak dilakukan KPKterhadap sejumlah direksi BUMN belakangan ini.
Sri Mulyani mengatakan, integritas penting dimiliki karena karakter tersebut bisa digunakan untuk menghindari kemungkinan munculnya keinginan untuk melanggar aturan, termasuk korupsi. Integritas katanya, juga bisa menjadi benteng dalam mengatasi semua godaan yang timbul untuk korupsi.
"Semua yang di lini pengelolaan keuangan maupun kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, integritas merupakan satu elemen yang luar biasa penting," katanya seperti dikutipAntara, Jumat (4/10/2019).
Selain mengimbau jajaran, Sri Mulyani juga meminta kepada BUMN untuk memperbaiki diri agar celah korupsi bisa ditutup. Perbaikan perlu dilakukan dengan memperkuat kontrol internal seperti memahami peran masing-masing, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, memperbaiki tata kelola perusahaan dan menerapkan sistem perusahaan yang transparan dan akuntabel.
"Boarddewan komisioner seharusnya bisa memperkuat tata kelolanya sehingga tidak menjadi repetitif. Harus menerapkancorporate governanceyang berdasarkan pada asas transparansi dancheck and balance," katanya.
Direksi BUMNlagi-lagi terseret kasus korupsi. Kali ini, kasus menjerat Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI Darman Mappangara. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi karena diduga memberi suap untuk "mengawal" agar proyekbaggage handling system(BHS) milik PT Angkasa Pura II yang dikerjakan oleh PT Inti.
Ia bukan bos perusahaan pelat merah yang diciduk KPK karena dugaan kasus korupsi. Sebelum ia, KPK juga menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel pada Maret 2019.
Ada juga, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk Sofyan Basir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 pada April 2019.Lalu PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menyusul dua perusahaan sebelumnya dengan penangkapan Direktur Utama Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran I Kadek Kertha Laksana pada awal September 2019.
Tak sampai di situ, September 2019 bisa dijadikan bulan yang berat bagi BUMN.Setelah PTPN III, masih ada Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap impor ikan 2018. (Alf)
