JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sandiaga Uno memberikan respons terkait isu yang menyebutkan namanya sebagai salah satu kandidat menteri dalam kabinet yang tengah disusun Presiden Jokowidi periode keduanya.

Sandiawalnya terkesan menghindar untuk menjawab soal komposisi menteri. Menurutnya, saat iniJokowi memang membutuhkan masukan dari sudut pandang lain. Lalu, Sandi bercerita soal angka pengangguran.

"Saya meyakini bahwa masih sangat dibutuhkan masukan dari luar pemerintahan, mitra yang kritis konstruktif, menyampaikan pesan-pesan yang jelas demi kemajuan bangsa kita agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan," kata Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

"Ini kan kemarin kita penganggurandi nomor dua terburuk di ASEAN. Penciptaan lapangan kerja kita nggak jalan, sementara Vietnam, dengan adanya perang dagang China dan Amerika ini meraup untung," imbuhnya.

Saat ditanya penegasan sikap masuk kabinet, Sandi menyampaikan posisinya. Dia mengaku akan berada di luar pemerintah.

"Saya bersedia untuk memberikan masukan dari luar pemerintahan, menyampaikan hal-hal yang seperti pil pahit," ucap Sandi.

Sandi mengakukhawatir,tak bisa memberikan masukan yang objektif jika menjadi bagianpemerintah.

Sementra Eks Wagub DKI itu merasa pemikirannya itu perlu disampaikan apa adanya.

Namun, ketika dipertegas kembali, Sandiaga mengatakan penyususan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Jadi, kalau itu kan hak prerogatif presiden, prerogatif presiden ya kita hormati, kita hargai," ujarnya menjawab pertanyaan apakah menolak jika ditunjuk jadi menteri.

"Karena kalau sudah di dalam pemerintahan itu nanti dikhawatirkan semuanya, kan asal bapak senang. Ini yang harus kita sampaikan dalam spirit kebersamaan ini masukan-masukan ini harus kita sampaikan juga," terang Sandi.

Pria berlatar belakang pengusaha sukses itudiketahui merupakan salah satu nama yang belakangan diisukan bakal menjadi menteri di pemerintahan Jokowi jilid II. Dia disebut-sebut menjadi kandidat menteri yang mengurusi bidang investasi. (Alf)