Gerindra Gabung ke Pemerintah, DPR Terancam Jadi 'Tukang Stempel'

Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 15 Okt 2019 - 00:49:12 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1571075352.jpg

Ketua DPR RI Puan Maharani (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Made Leo memprediksi DPR hanya akan jadi "tukang stempel" atas kebijakan pemerintah jika Partai Gerindra memutuskan bergabung ke Pemerintahan Jokowi-Ma"ruf Amin.

"Saya sangat khawatir daya kritis mereka akan berkurang, kembali seperti masa orde baru di mana DPR hanya akan menjadi lembaga stempel, sekadar menyetujui kemauan presiden," ungkap Made Leo di tengah diskusi mengenai "Wajah Anggota DPR Baru" di kantor Formappi, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"Mudah-mudahan isu Gerindra akan merapat ke pemerintah itu hanya merupakan isu. Sehingga masih akan ada oposisi yang bersuara yang bukan hanya berbeda tapi memberikan perimbangan kritis terhadap pemerintah," tutur Made.Diketahui.

Sejauh ini baru satu parpol yang konkret menyatakan sebagai oposisi, yakni PKS. Sdangkan sejumlah parpol yang menjadi lawan Jokowi di Pilpres 2019 masih terus melakukan manuver, termasuk Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat.

Ia juga mengingatkan Partai Gerindra bakal rugi jika bergabung ke koalisi pendukung Pemerintah. Pasalnya, konstituen akan melihat inkonsistensi sikap mereka.

"Kalau mereka bisa menjadi penyelaras dan penjaga rakyat agar pemerintah tidak semena-mena, kalau seperti itu, mereka akan diberi reward saat Pemilu. Tapi kalau seandainya Gerindra memilih pragmatisme, maka juga akan diberikan punishment di Pemilu berikutnya," ungkap Made Leo.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas menilai wajar jika memang Pratai Gerindra mengambil sikap pragmatis.

Pasalnya, demokrasi Indonesia juga belum matang dan masih mendasarkan sikap pada kepentingan kelompok elite.

"Apa yang dilakukan pemerintah dan DPR saat ini--misalnya perubahan UU MD3 untuk mengakomodasi representasi Parpol di Pimpinan MPR--menunjukkan oligarki itu disepakati bareng-bareng. Artinya "gotong royong" itu diterima oleh rule of the game dalam demokrasi kita. Apakah itu buruk? Iya. Tapi itulah kenyataan saat ini," tegas Sirajuddin.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diketahui bertemu Presiden Joko Widodo pada Jumat (11/10). Keduanya mengaku berbicara soal kans Gerindra bergabung ke koalisi pemerintahan."Kalau kita berharap demokrasi itu akan ideal, itu mimpi. Kalau saat ini kalau demokrasi kita masih dikuasai oligarki. Maka pada saat yang sama, institusi demokrasi kita juga dikuasi oligarki," imbuhnya. 

Puan Jamin DPR Tak Akan Jadi Tukang Stempel

Sebelumnya, Ketua DPR RI,  Puan Maharani sempat menyebut pihaknya tak akan sekadar jadi "tukan stempel" kebijakan pemerintah.

Ia menegaskan lembaganya bukan "tukang stempel" terhadap semua kebijakan pemerintah Jokowi-Ma"ruf Amin.

Ia menjamin DPR akan tetap kritis terhadap berbagai kebijakan meski di sisi lain harus tetap bersinergi dengan Pemerintah.

Lebih lanjut, Politikus PDI-Perjuangan itu menyebut DPR akan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Meski begitu, ia berkeinginan agar seluruh anggota DPR dapat melihat baik dan buruknya kebijakan itu terlebih dulu bagi masyarakat.

"Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan untuk sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun bukan berarti kita (DPR) itu kayak tukang stempel juga," kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Diketahui, istilah "Tukang Stempel" sendiri merupakan suatu metafora bagi lembaga legislatif yang hanya melegalkan seluruh keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan pihak eksekutif tanpa kritik atau masukan yang komprehensif. (Alf)

tag: #dpr  #partai-gerindra  #jokowi  #prabowo-subianto  

Bagikan Berita ini :