JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Polemik Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR dan pemerintah telah meluas dan memantik reaksi massa hingga ke jalanan.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa DPR sudah tidak lagi mempuyai beban dalam UU KPK. Pasalnya, saat ini bolanya ada di tangan Presiden Jokowi, apakah akan mengeluarkan Perppu atau mengajukan revisi kembali ke DPR.

"Untuk UU KPK yang sudah kita ketahui, kan sudah disahkan DPR dan pemerintah setelah pembahasan sekian lama. Sekarang posisinya ada di pemerintah dalam hal ini presiden. Kami dalam posisi tidak bisa dan tidak akan mencampuri atau mengintervensi UU KPK," kata Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Riza menyampaikan ada tiga opsi yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait UU KPK yang saat ini banyak penolakan.

"Opsi pertama presiden mengeluarkan Perppu. Obsi kedua dilakukan revisi kembali bisa diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas kembali sampai ada titik temu untuk disahkan kembali. Yang ketiga melakukan judicial riview, siapa saja masyarakat atau mahasiswa boleh melakukan judicial riview. Jadi posisi kami menghormati hak-hak masing-masing," jelasnya.

"Ada hak presiden ada hak masyarakat termasuk hak mahasiswa mari mengunakan jalur yang sudah disediakan sesuai UU yang konstitusional sudah kita tunggu saja," tambahnya.

Sementara terkait adanya kesalahan penulisan atau thypo yaitu persoalan usia 50 tahun, dalam kurung tertulis empat puluh tahun dalam pasal 29 ayat e.

"Terkait thypo sudah diserahkan ke Setneg sekarang bolanya ada di pemerintah," tandas mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini. (ahm)