Oleh Nasrudin Joha pada hari Sabtu, 19 Okt 2019 - 00:31:03 WIB
Bagikan Berita ini :

31 Ribu Personel Polri TNI, itu Mau Pelantikan Presiden atau Eksekusi Penjahat Perang?

tscom_news_photo_1571419863.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 31 ribu personel gabungan dalam rangka mengamankan prosesi pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma"ruf Amin pada 20 Oktober 2019. Jumlah 31 ribu personel gabungan itu terdiri dari unsur Polri dan TNI.

Entah apa yang menyelimuti benak negara, sehingga perlu menerjunkan pasukan begitu besarnya untuk mengamankan pelantikan. Selama ini, rezim begitu nyaring menggulirkan narasi adanya rencana menggagalkan pelantikan Presiden.

Dalam kasus tragedi Wamena saja, jumlah aparat yang diterjunkan tidak sebesar itu. Padahal, Wamena jelas tidak aman, jelas ada pembantaian, pembakaran, pengrusakan, penjarahan.

Padahal, dalam konteks keamanan kepala negara, keadilan itu adalah benteng penjaga pemimpin yang paling kokoh, bukan Paspampres atau pasukan Polri TNI. Jika seorang pemimpin mampu bertindak adil, maka ia akan selamat dari dakwaan rakyatnya.

Sementara rakyat, ketika menemukan pemimpinnya adil maka rakyat akan berhenti menuntut haknya. Rakyat, justru sibuk mengerubuti kekuasaan untuk memberikan loyalitas dan menjaga kekuasaan dari segala bentuk rongrongan, dari luar maupun dari dalam.

Sebaliknya, jika pemimpin zalim, maka rakyat akan sibuk mengkritik pemimpin dan menuntut hak rakyat. Sudah menjadi hak rakyat, mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan jaminan keamanan dari pemimpinnya. Dan sudah menjadi tugas pemimpin, untuk bertindak adil, memberi rasa aman dan menyejahterakan rakyatnya.

Dalam kondisi pemimpin bertindak adil, kekuasan itu tak butuh centeng, tak butuh penjaga dan pengaman. Kekuasan yang adil pasti akan diselimuti rasa aman sentosa.

Umar bin Khatab RA adalah Khalifah yang terkenal begitu adil, karena itu utusan Romawi begitu kaget mendapati Umar, Amirul mukminin tiduran di serambi masjid sendirian, tanpa pengawalan dan dengan baju kebesarannya yang penuh tambalan.

Namun jika pemimpin itu zalim, ribuan bahkan jutaan pengawal tidak akan mampu menjamin keselamatannya. Bahkan, boleh jadi ancaman itu bukan dari luar boleh jadi malah masih berasal dari internal barisan kekuasaan.

Sekarang publik bertanya, pelantikan Presiden kok butuh 31 ribu personel ? Apakah Presiden dalam kondisi tidak aman ? Jika demikian, ini menjadi bukti Presiden tidak bisa berbuat adil, Presiden zalim. Karena kezalimannya, pemimpin ketakutan terhadap rakyatnya.

Pengamanan 31 ribu personel ini seperti mau mengeksekusi penjahat perang saja, untuk memberikan efek jera kepada rakyat. Agar rakyat tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan penjahat perang.

Harusnya Kalo urusan cuma pelantikan, seribu personel pun cukup. Tapi karena pemimpin yang dilantik zalim, merasa tidak aman dari rakyatnya, maka pengamanannya dibuat heboh.

Urusan pemimpin itu bukan cuma pelantikan, tapi bagaimana menyejahterakan rakyat. Untuk urusan seremonial ini, tak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Justru malah mengurangi jatah rakyat.

Coba bayangkan 31 ribu itu kalau setiap personel biaya pengamanan 100 ribu, maka totalnya 31 miliar. Coba Kalo yang tugas cuma 1000, biaya bisa dibutuhkan hanya 1 miliar. Sisanya yang bisa dihemat sebesar 30 miliar, itu bisa digunakan untuk membantu korban bencana yang menurut Wiranto disebut membebani Pemerintah. []

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #tnipolri  #dpr  #jokowimaruf-amin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Opini

Indonesia Menuju New Normal Corona

Oleh Heri Gunawan Anggota komisi XI DPR RI Dari Fraksi Partai Gerindra
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
New Normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi. Hal ini ...
Opini

Perekonomian Dunia Tidak Akan Sama Lagi dengan Sebelum Pandemi

Pandemi Covid-19, sebagaimana yang dinyatakan kolumnis CNN, Nic Robertson dalam artikelnya, “The Pandemic Could Reshape The World Order” (CNN,23/05/2020 ) bahwa pandemi tidak hanya ...