Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 20 Okt 2019 - 20:24:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Dedi Mulyadi: Pidato Jokowi Cerminkan Kebersamaan Komponen Bangsa

tscom_news_photo_1571577895.jpg
Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dedi Mulyadi menyatakan, bahwa pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pelantikan sore tadi mencerminkan sebuah kebersamaan komponen bangsa Indonesia.

Sehingga, lanjut dia, semua ketegangan politik telah berakhir, dan sudah saatnya bergandengan tangan untuk kerja nyata.

"Saya lihat pidato presiden tadi sudah mengarah ke pekerjaan teknis, ada dua hal yang mendasar yakni percepatan pembangunan ekonomi melalui UU yang memberi jaminan pada ekonomi berbasis UMKM, dan jaminan ketenagakerjaan, kedua percepatan pengelolaan birokrasi yang tidak stuktural tapi mengarah pada aspek yang bersifat produk bukan pada proses," kata Dedi Mulyadi di Komplek Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Birokrasi selama ini selalu input dan output tapi outcome dan benefitnya tidak menjadi tolok ukur, yang menarik adalah penyederhanaan eselonisasi yang selalu jadi hambatan pekerjaan," tambahnya.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini menilai, faktor yang biasa jadi problem pengelolaan birokrasi. Dimana, orang yang punya kemampuan tapi terhambat dengan golongannya yang rendah, sementara ada yang sudah punya golongan tinggi tapi tidak punya kemampuan.

"Dia dapat jabatan karena tuntutannya, itu yang jad problem, tapi kan daerah tidak bisa melakukan apapun, tapi usulan ini relatif baik bagi pengelolaan birokrasi di Indonesia. Walaupun tentu ini akan jadi pro kontra bagi yang senang status quo dan zona nyaman," ujarnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengharapkan di periode kedua pemerintahan Jokowi dana desa punya kekuatan dalam pembangunan desa.

Menurutnya, ke depan harus ada cara yang lebih variatif dalam pembangunan, sehingga postur desa bisa dibaca lewat perencanaan desa.

"Dan percencanaan desa itu kabupaten harus punya perencanaan yang baik sehingga pengelolaannya ke depan mengarah pada pembentukan karakter pada sebuah desa, pertumbuhan desa, dan tidak mengubah kekuatan budaya. Kalau kekuatan budaya desa hilang, desanya juga hilang, tinggal diarahkan saja," tuturnya.

Tak hanya itu, Dedi juga melihat sokongan pembangunan desa harus sangat signifikan.

"Bukan hanya sekadar membuat tapi juga bagaimana manfaatnya, titik tekan desa adalah penjagaan kekuatan lingkungan kebudayaan dan alam, karena yang hari ini terjadi pemiskinan kekuatan lingkungan. Ini yang perlu kita jaga," tegasnya. (Alf)

tag: #partai-golkar  #jokowi  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Jusuf Kalla Prediksi New Normal Bisa Berlangsung 3 Tahun

Oleh Bachtiar
pada hari Minggu, 31 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla memperkirakan pelaksanaan kebijakan new normal di Indonesia bisa berlangsung tiga tahun. "Berapa lama? ...
Berita

Belajar dari Korsel, New Normal Harus Mengutamakan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rencana penerapan new normal atau hidup baru oleh pemerintah mendapat tanggapan dari Anggota DPR dari Partai Demokrat M Dhevy Bijak. Menurut Dhevy, pemerintah harus ...