Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 21 Okt 2019 - 16:28:39 WIB
Bagikan Berita ini :

Golkar: Jokowi Perlu Menteri Digital dalam Kabinet Kerja Jilid II

tscom_news_photo_1571650119.jpeg
Jokowi-Ma'ruf (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada perubahan nomenklatur kementerian di periode keduanya sebagai presiden. Perubahan itu antara lain terjadi di 10 kementerian.

Sejalan dengan itu, Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendukung penuh adanya perubahan nomenklatur kementerian. Bahkan, ia berharap ada kementerian atau lembaga setingkat menteri yang fokus mengurus digitalitasi di luar Kemenkominfo.

"Sifatnya lebih luas bukan hanya mengurus digitalisasi pelayanan publik, tapi juga meregulasi kan Artificial Inteligence (AI) yang akuntabel, relevan dengan perkembangan industri 4.0 sehingga sektor ini bisa menjadi sentra ekonomi baru," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II ini mengatakan, dengan jumlah data 265 juta rakyat Indonesia adalah kekayaan baru, yang rentan di eksploitasi pihak-pihak asing dan illegal, sehingga perlu untuk dikelola dengan baik dan dilindungi.

Bobby bahkan mencontohkan negara-negara seperti UAE sudah punya menteri khusus AI, Amerika punya computer fraud act, Uni Eropa dan Singapore juga punya UU privasi data.

"Bila data rakyat Indonesia di monetisasi, dalam bentuk fintech, pasar barang-barang produksi luar negeri, paling tidak masyarakat dan pemerintah mendapatkan benefit yang signifikan," kata Bobby.

Untuk saat ini, kata mantan Anggota Komisi I DPR RI ini privasi data masih diatur sektoral, belum level UU, industri sektor ini baru level Cloud.

"Bisnis data AI ini menjadi serbuan asing, yang mengambil data perilaku masyarakat untuk dijadikan target-target tertentu," ucapnya.

Sebelumnya, Mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, ada perubahan nomenklatur kementerian di periode keduanya sebagai presiden. Perubahan itu antara lain terjadi di 10 kementerian.

"Mungkin 10 atau lebih nomenklatur baru. Yang paling terpeting itu adalah lima tahun ke depan wajah kementerian lembaga dan nomenklatur yang presiden ubah, tambah dan kurang itu jauh lebih siap, jauh lebih komprehensif, jauh lebih sempurna, berhasil dan maju di lima tahun kemarin, karena presiden telah membaca dan telah melakukan satu evaluasi menyeluruh, dimana yang lemah, di mana yang masih kurang dan di mana sudah berhasil ditingkatkan,” kata Ngabali di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Ngabalin merinci tujuh di antaranya 10 atau lebih kementerian yang bakal berubah nama, yakni:

-Kementerian Lingkungan Hidup perubahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
-Kementerian Agraria Tata Ruang dan Kehutanan peleburan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan KLHK;
-Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif perubahan Badan Ekonomi Kreatif;
-Kementerian Investasi perubahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
-Badan Khusus Olahraga perubahan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
-Kementerian Pendidikan Tinggi perubahan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek);
-Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan peleburan dari Kementerian Pariwisata dan Kemendikbud. (ahm)

tag: #kabinet-jokowi-maruf-amin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

Kementan dan IDI Kembangkan Aromaterapi Eucalyptus

Oleh Rihad
pada hari Senin, 06 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian (Kementan) menjajaki kerja sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) untuk mengembangkan produk aromaterapi berbahan dasar tanaman ...
Berita

Jemaah Haji Wajib Pakai Masker dan Dilarang Sentuh Kabah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Arab Saudi memutuskan untuk membatasi jumlah jemaah domestik yang menjalani ibadah haji hanya sekitar 1.000 jemaah guna mencegah penyebaran virus corona. Arab Saudi ...