JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku belum menerima tembusan surat pelaporan warga ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI terkait dugaan pelanggaran etik anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.
Hingga kini, kata Prasetio, dirinya belum mendapat surat tembusan dari BK DPRD DKI yang memproses laporan tersebut.
"Belum ada surat tembusan," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Prasetio lalumendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera membuka draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 kepada publik.
"Tetapi di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya,” ujar Prasetio.
Sebelumnya,Sugiyanto melaporkan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana.
William dinilai tidak pantas menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) melalui unggahan di media sosialnya.
Menurut Sugiyanto, pembahasan anggaran tak hanya tugas gubernur saja.
"Karena DPRD dan Gubernur sejajar untuk hal pembahasan anggaran yang dilakukan bersama dan merupakan tugas bersama," ujar Sugiyanto kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).
Sugiyanto menambahkan, William dalam menyampaikan usulan dan pendapat soal KUA-PPAS juga tidak memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.
Atas alasan itu, sambung dia, pihaknya melaporkan William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya, lewat akun Twitternya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengungkapkan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mereka menemukan anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Tak hanya itu, PSI juga menemukan anggaran untuk beberapa unit server dan storage seniali Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (Alf)
