JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua DPP Partai Golkar Elvis Junaidi menganggap surat edaran larangan Fraksi Golkar di DPR berkunjung ke daerah adalah bentuk arogansi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Seharusnya, kata dia, surat larangan ini cukup dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Golkar di parlemen tidak perlu melalui Ketua Umum.
"Kalau menurut saya itu arogan saja, kalau emang dia mau sebagai ketum dia manggil ketua Fraksi membuat surat ke internal Fraksi cukup. Kenapa ini dimasukan ke media sosial artinya apa tidak ada korealasinya sehingga ini lebih kepada arogansi ketua umum," kata Elvis saat dihubungi TeropongSenayan, Rabu (13/11/2019).
Elvis menilai langkah Airlangga ini sudah keterlaluan yang hanya mementingkan dan mengedepankan ambisi untuk kembali menduduki orang nomor satu di Golkar.
"Ini juga bagian dari strategi, kalau memang strateginya membantu tim dia supaya lebih solid agar fraksi-fraksi ini bekerja untuk mereka, seharusnya ini tidak keluar ke publik. Walaupun fraksi ini tidak punya suara tapi mengawal dapil mereka masing-masing," ucapnya.
Dirinya juga mencium ada skenario besar agar Airlangga terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Dugaan ini, kata ia, dengan adanya surat dukungan dari pemilik suara di daerah-daerah kepada Airlangga.
"Tapi surat dukungan ini bukan menjadi syarat untuk menuju aklmasi. Ada mekanisme yang harus dilalui untuk aklamasi," tegasnya.
Namun, dirinya menyakini bahwa kader Golkar sudah semakin dewasa dan pintar untuk menyikapi kondisi Golkar saat ini.
"Kader Golkar itu sangat fleksibel sekarang dukungan ke A besok bisa saja berubah," jelasnya.
Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar,Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Golkar DPR RI agar tidak meninggalkan Jakarta.
Instruksi itu disampaikan Airlangga lewat surat ederan bernomor INT 00.210/FPG/DPR RI/XI/2019.
"Sesuai instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar (Bapak Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA) kepada seluruh anggota FPG DPR RI dilarang meninggalkan Jakarta sampai dengan selesainya Munas Partai Golkar tanggal 6 Desember 2019," demikian nukilan dari surat edaran tersebut. (ahm)
