Bisnis
Oleh pamudji pada hari Rabu, 11 Des 2019 - 11:38:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Hotel BUMN Dilebur, PHRI Angkat Bicara

tscom_news_photo_1576039104.jpg
Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) angkat bicara tentang rencana peleburan hotel-hotel milik anak usaha BUMN.

Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, jika hal tertersebut dilakukan tidak akan menggangu kelangsungan bisnis hotel di Indonesia.

"Nggak masalah, di perhotelan kompetisinya sudah sempurna. Jadi nggak ada masalah mau dikonsolidasi atau apa," kata Hariyadi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Hariyadi mengakui, banyak bisnis hotel anak perusahaan BUMN yang berbeda dengan bisnis intinya. Hal tersebut membuat kelangsungan bisnis hotel anak usaha BUMN tersebut tidak optimal.

"Contohnya Patra Jasa, itu kan anak perusahaan Pertamina. Dia kan bisnis intinya bukan di situ jadi kadang-kadang kurang begitu dapat perhatian dari induknya," jelas Haryadi.

Haryadi menilai jika dikonsolidasikan dengan bisnis intinya mungkin dapat lebih bagus pengelolaannya.

"Kalau pengelolaan bagus, hotel bagus. Kan baik juga kan untuk meningkatkan kunjungan dari baik domestik dan internasional," tutur Hariyadi.

Kementerian BUMN berencana mengkonsolidasikan 85 hotel milik BUMN. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan 85 hotel tersebut bukan bagian dari BUMN perhotelan PT Hotel Indonesia Natoir (Persero) atau Inna Hotel Group.

Untuk itu, Arya memastikan Kementerian BUMN akan membuat semua anak perusahaan BUMN kembali ke bisnis inti masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan mekanisme bisnis.(plt)

tag: #bisnis-perhotelan  #bumn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Bisnis Lainnya
Bisnis

Siapa Pegawai Yang Dapat Bansos Rp600 Ribu Per Bulan

Oleh Rihad
pada hari Saturday, 08 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, segmen karyawan yang dirumahkan dan bergaji di bawah Rp 5 juta belum ...
Bisnis

Laporan Keuangan OJK Kembali Raih Opini WTP dari BPK

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019. Laporan ...