JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi aliran dana Pemerintah Daerah.

“Intinya adalah kita sepakat untuk memperkuat kerja sama antar lembaga, terutama dalam pengawasan anggaran-anggaran, lalu lintas anggaran yang melibatkan pemerintahan, lebih spesifik Pemerintah Daerah," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Kerja sama tersebut menurut Tito nantinya akan memonitor alur transaksi yang mencurigakan dari pemerintah daerah.

“Kita sepakat diantaranya ke depan dari Kemendagri akan meningkatkan akses kepada PPATK dalam rangka untuk melakukan profiling dan sekaligus cross checking atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK,” tegasnya.

Ya, mengenai transfer dana Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Mendagri menilai tidak cukup hanya mengandalkan direktorat jenderal yang ada di institusinya saja, oleh karena itu butuh PPATK untuk hal-hal yang berada di luar ranah Kemendagri.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri karena kami tidak memiliki akses sistem perbankan dan lain-lain. Itu kewenangannya ada pada PPATK, untuk itu lah kita minta bantuan PPATK," jelasnya.

Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan mampu memonitoring dana-dana yang di transfer ke desa, kabupaten dan kota agar benar-benar dimanfaatkan efisien, efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan pembangunan.

Sementara itu, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan kerja sama PPATK dengan Kemendagri dapat mempercepat proses analisis saat melakukan pengecekan aliran transaksi keuangan.

"Mendapatkan bantuan dari Mendagri dalam hal data-data Kependudukan dan catatan sipil, yaitu sangat bermanfaat dalam kita melakukan analisis pemeriksaan terhadap transaksi keuangan," katanya. (ahm)