JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- AnggotaKomisi XI DPR RI, Heri Gunawan meminta pemerintah urungkan diri menerima pinjaman keuangan dari Lembaga Dana moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) sebagai langkah menalangi keuangan negara akibat imbas virus corona.
Menurutnya, langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hendak meminjam dana ke dua lembaga kapitalis tersebut dapat membahayakan Indonesia. Pasalnya, tindakan tersebut hanya akan menjerumuskan negara ke jurang keterpurukan ekonomi.
"IMF terbukti telah mengintervensi kebijakan ekonomi Indonesia saat memberi pinjaman untuk mengatasi krisis ekonomi 1997/1998," kata Heri dalam keterangan tertulis yang diterima TeropongSenayan, Jumat (27/3/2020).
Heri menjelaskan, pengajuan hutang di tengah ketidakpastian pasar global akibat pendemi corona, akan berkosekuensi pada surat utang negara (SUN). Hal ini membuat SUN yang diterbitkan Indonesia akan sangat mahal biayanya.
Kondisi akibat pendemi ini juga yang menurut Heri menjadi kesempatan bagi fund manager asing untuk memeras institusi negara yang sedang membutuhkan suntikan dana. Dana itu diperlukan saat negara butuh likuiditas dalam jangka pendek mengatasi kebutuhan belanja negara yang mendesak.
Politisi Gerindra ini meminta Menteri Keuangan Indonesia untuk menahan diri menggunakan bantuan IMF Dan World Bank demi menanggulangi Covid-19.
"Karena Indonesia pada tahap tidak bergantung IMF dan World Bank dan ini menjadi kunci kemandirian kita dan tidak terjebak pada bantuan IMF dan World Bank yang sering mengikat pada kebijakan dan policy ekonomi dan politik Indonesia," jelasnya.
Sebagai alternatif dana, dia menunjukkan diantaranya Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan anggaran yang selama ini disisihkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan yang diinvestasikan di Surat Utang Negara. Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan.
Selain itu, pemerintah juga bisa meminjam sebagian dana simpanan milik LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mencapai lebih 150 triliun sebagai cadangan darurat oleh negara untuk keperluan mendadak. Dana tersebut memungkinkan untuk dipinjam negara bila diperlukanperlu karena posisi dana tersebut memang tidak sedang digunakan.
Jalan lain adalah, dengan menggunakan cadangan devisa Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia sekitar 130 billion USD atau setara dengan lebih 2.000 triliun rupiah bila kurs saat ini 16.800 rupiah per US dollar. Karena Bank Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan cadangan devisa untuk operasi moneter menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saja seperti saat ini.
"Pemerintah cukup dengan menerbitkan open end Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dibeli oleh Bank Sentral dan meminta Bank Indonesia membeli SUN tersebut dengan asumsi bunga dibawah 5%. Kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai 20 billion USD akan setara dengan 336 triliun rupiah," papar Heri.
Disamping kebijakan tersebut, Heri mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera melakukan penjajakan kepada negara-negara warga donor untuk menegosiasi penundaan pembayaran utang negara. Sebab, melihat kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengutamakan kesehatan masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap kemanusiaan.
Sebagaimana diketahui, IMF telah menyiapkan dana 1 triliun dollar AS untuk negara-negara anggotanya yang menghadapi virus corona. Adapun Bank Dunia menyiapkan dana 14 miiliar dollar AS untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara yang juga menghadapi pandemi global ini. (Allan)
