JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, mempertanyakan pelaksanaan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangguhkan semua cicilan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama satu tahun ke depan. Kebijakan itu dilakukan mengingat situasi wabah corona yang turut mencekik masyarakat karena kemerosotan ekonomi.
"Sudah 5 hari sejak Pemerintah mengumumkan akan menangguhkan cicilan kredit usaha kecil, tukang ojek, dan nelayan, namun hingga kini belum ada realisasinya," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (28/3/2020).
Amin mengungkapkan, fraksinya mendengar keluhan dari masyarakat bahwa mereka masih ditagih untuk pembayaran cicilan. Padahal, sebelumnya instruksi penangguhan cicilan telah ditetapkan pemerintah.
"Bahkan hingga kemarin (Jumat, 27/3) debt collector dan pihak leasing masih menagih bahkan mengancam akan menarik motor pengemudi ojek online yang terlambat bayar cicilan. Saat ini bagi ojek online, motor digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah," ungkapnya.
Presiden Jokowi memang sudah mengumumkan kebijakan relaksasi kredit, yaitu bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), nelayan, sopir taksi, dan ojek online, diberikan kelonggaran pembayaran angsuran dan bunga, selama 1 tahun ke depan. Pengumuman itu disampaikan pada Selasa (24/3/2020).
"Masyarakat sudah mengetahui kebijakan ini, tapi karena birokrasi terlalu lambat, dapat menimbulkan konflik di masyarakat, khususnya antara kreditur dan debitur," kata Amin.
Atas sebab itu, Amin menuturkan bahwa PKS sangat menyayangkan keterlambatan pemerintah merespon persoalan-persoalan yang muncul akibat wabah corona. Mulai dari penanganan korban, mitigasi resiko, hingga jaring pengaman bagi mereka yang terdampak akibat penerapan kebijakan physical distancing.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ini menambahkan, Kebijakan relaksasi kredit, mestinya dapat berjalan dengan baik di lapangan agar dapat membantu para pelaku UMKM, ojek online, supir taksi dan nelayan dalam menjalankan usahanya di tengah-tengah wabah virus corona yang melanda sebagian wilayah Indonesia.
Selain itu, kata Amin, Fraksi PKS menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan perusahaan plat merah dalam membantu penanggulangan wabah virus Corona.
"Salah satu contoh yang sudah dilakukan adalah PT Pertamina, melalui Program Kemitraannya telah menyalurkan bantuan permodalan hingga Maret 2020 sebesar Rp33,7 miliar yang disalurkan kepada 402 UMKM yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia," pungkas Amin. (Bng)
