Oleh Alfin Pulungan pada hari Kamis, 09 Apr 2020 - 15:19:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah Diminta Cermati Isi Pesan SBY Soal Penanganan Korona 

tscom_news_photo_1586419957.jpg
Presiden Jokowi bersama SBY (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mencermati isi pesan yang disampaikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam laman Facebook-nya terkait penanganan wabah korona yang melanda Indonesia.

Dalam pernyataannya, SBY melihat penanganan wabah virus mematikan bernama korona itu belum benar-benar fokus dilakukan sebagian pemerintah Indonesia. Dia juga menyebut bahwa adanya pejabat negara yang tidak bekerja sesuai prioritasnya. Padahal, waktu dan sumber daya yang dimiliki Indonesia saat ini sangat terbatas, sehingga penanggulangan wabah harus benar-benar diarahkan pada kepentingan bersama.

Menurut Saleh, apa yang disampaikan SBY merupakan suatu peringatan. Peringatan agar pemerintah serius melakukan penanganan wabah virus dan tidak salah dalam mengambil kebijakan. Dalam keadaan darurat seperti sekarang, Pemerintah dituntut untuk tegas dan tepat dalam mengambil kebijakan agar tidak ada hal yang saling tumpang tindih.

"Ini adalah salah satu tafsir yang disampaikan SBY terhadap proses politik yang terjadi dewasa ini. SBY juga memberikan saran dan masukannya kepada masyarakat dan pemerintah. Tujuannya, agar semuanya bisa bersatu padu menghadapi virus corona ini," kata Saleh dalam keterangan tertulis kepada Wartawan, Kamis (9/4/2020).


TEROPONG JUGA:

> Komisi IX DPR Kritisi Ketidaksinkronan Data Covid-19 Milik Pemerintah Pusat-Daerah

> Banyak Tenaga Medis yang Gugur, Legislator PAN Ungkap Masih Ada RS Rujukan yang Kekurangan APD

> PAN Dukung Kebijakan Jokowi Terbitkan Perppu Stabilitas Keuangan Negara


Anggota Komisi IX DPR RI ini menjelaskan, apa yang disampaikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu perlu untuk direnungkan semua pihak. Hal yang paling banyak disorot oleh SBY dalam pernyataannya itu adalah mengenai keluarnya Perppu soal APBN.

Saleh memandang Perppu itu semestinya tidak keluar jika pemerintah mengajukan APBN Perubahan. Soal waktu, menurutnya, APBN Perubahan juga dapat diselesaikan lebih cepat. Apalagi semua fraksi di DPR l, kata Saleh, sangat memahami situasi yang terjadi saat ini.

"SBY sepertinya ingin menegaskan bahwa situasi darurat jangan sampai melewati mekanisme dan prosedur yang semestinya dilalui. Perlu kajian dan pendalaman terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Semangatnya agar sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan," paparnya.

"Sebagai mantan presiden, saya kira SBY telah memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, kita perlu mendengar dan mempelajari apa saja yang disarankan dan diusulkan. Tidak perlu apriori apalagi merasa terganggu," tambah Saleh menjelaskan.

Sebelumnya, SBY mengeluarkan tulisan berjudul "Indonesia Harus Bersatu dan Fokus pada Penghentian Penyebaran Virus Korona" di akun pribadi Facebook milik SBY. Tulisan dalam bentuk note itu pun disebarkan sejumlah elite Partai Demokrat.

Salah satu poin utama yang disampaikan SBY adalah, meminta pejabat pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait penanganan wabah korona. Menurut SBY, hal itu malah akan memicu antipati dari masyarakat terhadap pemerintah.

"Janganlah pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan antipati baru, bahkan perlawanan dari rakyatnya," tulis SBY dalam akun fanspage Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin (8/4).

tag: #corona  #susilo-bambang-yudhoyono-sby  #jokowi  #anggaran-kesehatan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...