Berita
Oleh Givary Apriman pada hari Tuesday, 12 Mei 2020 - 08:34:00 WIB
Bagikan Berita ini :

PKB Tegaskan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba Tidak Boleh Dihapus

tscom_news_photo_1589240736.jpg
Ratna Juwita Sari (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi PKB Ratna Juwita Sari menyatakan bahwa dirinya dan Fraksi PKB tetap akan mempertahankan sikap agar pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak direvisi.

Hal itu ia sampaikan sesaat setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan, dalam rangka pembicaraan Tingkat I atau pengambilan keputusan RUU tentang Minerba, pada Senin (11/5) sejak pukul 10.00 WIB sampai lebih dari pukul 17.00 WIB.

Ratna menyatakan kalau Sikap resmi fraksi PKB meminta penghapusan pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 Dibatalkan.

Menurutnya, pasal pemberian hukuman pidana kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan IUP, IUPK, IUPR telah terbukti efektif mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Pasal ini jangan sampai dihapus. Berkat pasal ini, pelaku KKN sektor pertambangan dapat diganjar dengan hukuman setimpal," ujar Ratna ketika rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan, Senin (11/05/2020).

Sikap kritis Politisi asal Tuban tersebut telah ia tunjukkan sejak pertama kali turut membahas RUU Minerba dalam FGD pada bulan Desember 2019 dan RDP di awal tahun 2020 sebelum adanya pandemi COVID-19.

Menurutnya, sikap politik yang ia ambil dalam membahas RUU Minerba tersebut sepenuhnya untuk mengejawantahkan arah perjuangan PKB sebagai green party.

Oleh karena itu, ia menilai revisi UU Minerba harus diorientasikan untuk meningkatkan kualitas perbaikan tata kelola pertambangan, bukan sebaliknya malah melemahkan.

“PKB itu mengusung misi sebagai _green party_. Kami sangat peduli dengan perbaikan tata Kelola lingkungan hidup. Ketika membahas RUU Minerba ini, kami niatkan untuk mendorong terciptanya _good and sustainable mining governance_. Tata kelola harus diperkuat. Itu sikap kami," ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI itu juga menilai dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan sangat mengerikan baik pada aspek ekologi, ekonomi, sosial-budaya, dan bencana alam.

Oleh karena itu, Ratna terus mengupayakan adanya klausul penegasan atas kewajiban reklamasi pasca tambang dan jaminan reklamasi, yang disertai dengan sanksi tegas.

“Reklamasi pasca tambang dan jaminan reklamasi ini harus diatur secara lebih tegas. Selama sepuluh tahun terakhir banyak pemegang izin yang tidak patuh, tapi tidak diberikan sanksi yang tegas. Kerusakan ekologi yang ditimbulkan parah sekali," pungkasnya.

tag: #pkb  #uu-minerba  #dpr  #ratna-juwita-sari  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Renovasi TIM dan Upaya Menutup Ruang Publik

Oleh Muslim Arbi Aktivis Demokrasi
pada hari Selasa, 07 Jul 2020
Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah Taman Budaya, Taman Peradaban, Taman Kesusasteraan, Taman Kumpul Para Aktivis. Di sana ada Akademi Seni, ada planetarium, Ruang Orasi, Ruang HB Yassin, Masjid Amir ...
Berita

Soal Kalung Antivirus Corona, DPR Minta Kementan Lakukan Penelitian Mendalam

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan kalau kementerian pertanian perlu untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan kalung antivirus corona yang hendak ...