Oleh Alfin Pulungan pada hari Rabu, 13 Mei 2020 - 17:10:41 WIB
Bagikan Berita ini :

KSPI Akan Gugat Surat Edaran Menaker Terkait THR

tscom_news_photo_1589359456.jpg
Presiden KSPI Said Iqbal (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan mengajukan gugatan terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020. Gugatan akan dilayangkan pada Jumat (15/5/2020) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA).

“Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5%," kata Iqbal dalam pernyataan resmi, Rabu (13/5).

Adapun dalam gugatannya, KSPI meminta lima ketentuan untuk dikabulkan. Pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia.

Ketiga, menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda.

Keempat, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja.

Kelima, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya. Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7.

“Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang membayar THR dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan industrial yang tidak harmonis. Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan ribuan orang,” katanya.


TEROPONG JUGA:

>KSPI : Keterlambatan Bayar THR Perlu Dikenai Denda

>Perusahaan Kesulitan Beri THR, DPR: Lapor ke Pengawas Ketenagakerjaan


Aktifis buruh ini menuturkan, keputusan itu menunjukkan bahwa surat edaran Menaker tentang THR dimanfaatkan oleh perusahaan untuk "akal-akalan" dengan cara mencicil atau menunda tanpa menjelaskan kepada pekerja, bahkan tidak ada audit untuk menunjukkan rugi atau tidaknya.

Untuk itu, KSPI akan mendirikan Posko PHK dan THR di 30 provinsi. Antara lain, di Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, NTB, Maluku, dan provinsi lainnya.

“Bilamana dari laporan yang diterima Posko tadi ada banyak perusahaan yang melakukan PHK dan membayar THR sesuai dengan surat edaran, setelah lebaran KSPI akan melakukan gugatan perdata secara massal kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Kami juga akan menuntut mereka membayar THR secara penuh dan plus denda 5%,” tandasnya.

tag: #thr  #kspi  #kementerian-ketenagakerjaan  #buruh  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Dua Hari Terakhir, Penularan COVID-19 Pecahkan Rekor di Kabupaten Bogor

Oleh Rihad
pada hari Sabtu, 26 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencatat rekor kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tertinggi selama dua hari berturut-turut. "Hari ini ada 57 tambahan kasus terkonfirmasi ...
Berita

Tingkatkan Kewaspadaan, Jumlah Meninggal Akibat COVID-19 Lebih 10 Ribu Orang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Tidak diragukan lagi COVID-19 adalah virus yang berbahaya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan 4.494 kasus sehingga jumlah akumulasi kasus infeksi di ...