Oleh Alfin Pulungan pada hari Selasa, 19 Mei 2020 - 11:35:34 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Perintahkan Kementerian Perbaiki Data Penerima Bansos, PKS: Selama ini Ke Mana Saja?

tscom_news_photo_1589862655.jpg
Presiden Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya di Kementerian Sosial dan Kementerian Desa terkait untuk segera melakukan sinkronisasi atau perbaikan data penerima bantuan sosial tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dimiliki pemerintah pusat hingga data yang terdapat pada tingkat RT/RW.

Jokowi berujar,bahwa pelaksanaan sinkronisasi data penerima bansos ini harus dilakukan transparan agar seluruh pihak dapat ikut mengawasi.“Dengan begitu masyarakat yang menunggu bantuan itu benar-benar bisa segera mendapatkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas via telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/5).

Dalam rapat bertema “Penyederhanaan Prosedur Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa” itu, Jokowi mengungkapkan salah satu kendala lain mengapa bansos sering bermasalah adalah prosedur penyaluran yang berbelit-belit.

Padahal, kata dia, di tengah pandemi saat ini masyarakat amat membutuhkan segera penyaluran bansos. Sebab itu, Jokowi meminta jajarannya untuk mempercepat penyaluran seluruh bansos tunai dan BLT dari Dana Desa.

Hak yang sama juga ia minta kepada pemerintah daerah, agar dalam penyaluran bansos dilakukan secara sederhana. "Situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extraordinary (luar biasa). Sekali lagi ini butuh kecepatan," ucapnya.


TEROPONG JUGA:

> Silang Sengkarut Data Penerima Bansos; yang Kaya Cair, yang Miskin Getir

> Bansos Salah Sasaran, Siapa Salah?


Anggota Komisi Sosial (Komisi VIII) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf menyayangkan langkah pemerintah yang baru kali ini bergerak memperbaiki data penerima bansos. Padahal, karut marut data penerima manfaat bagi mereka yang terdampak pagebluk sudah sejak lama terjadi.

Di Jabodetabek sendiri, diketahui data bansos begitu liar. Bahkan ada warga yang tergolong mampu dan memiliki mobil namun menjadi target penerima bantuan dari pemerintah. Akibat sengkarut data, penyaluran bansos pun hanya bersifat parsial dan cenderung tidak tepat sasaran.

"Ini menunjukkan pemerintah memang galau, jadi selama ini ke mana? Saya berpendapat bahwa Presiden sering melakukan banyak hal yang spektakuler tetapi tidak dihitung segala sisinya dengan baik," kata Bukhori saat dihubungi, Selasa (19/5).

tag: #bansos  #jokowi  #kementerian-sosial  #pks  #bukhori-yusuf  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

Tanggapi Survei IPO Soal Reshuffle Kabinet, Refly : Jokowi Hebat Kalau Berani Ganti Luhut

Oleh Givary Apriman
pada hari Selasa, 07 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Beberapa hari lalu Indonesia Political Opinion (IPO) membeberkan hasil survei terkait menteri Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan di-reshuffle oleh Presiden ...
Berita

Pengamat Hukum Sebut Denny Siregar Harus Diproses Hukum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Hukum Pidana Suparji Ahmad mengatakan bahwa Denny Siregar harus diproses karena postingan FB soal santri calon teroris.  Suparji menilai apakah nantinya ...