JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sejumlah kalangan advokat mengaku resah dengan kebijakan SIKM yang tertuang dalam surat edaran dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah.

Keresahan para advokat itu mencuat ketika tidak dicantumkannya profesi advokat sebagai profesi yang dikecualikan dalam kebijakan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) yang dibuat pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi wabah Covid-19.

Padahal jika merujuk pada sistem peradilan pidana terpadu, profesi advokat merupakan bagian tak terpisahkan dari lembaga penegak hukum selain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai, Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) yang dibuat pemerintah provinsi DKI Jakarta ditengah pandemi Covid-19 sangat diskriminatif utamanya terhadap profesi advokat.

"Pemerintah Daerah Prov. DKI Jakarta keliru didalam membuat surat tersebut perihal pengecualian kepemilikan SIKM sehingga membuat kegaduhan bagi kalangan profesi advokat yang berstatus sebagai penegak hukum (Pasal 5 ayat 1 UU Advokat)" tegas Rullyandi yang juga berprofesi sebagai advokat muda itu kepada wartawan, Sabtu (06/06/2020).

Rullyandi juga mendesak agar pemprov DKI Jakarta sebagai pemangku kepentingan atas otoritas tertinggi batas wilayah territoriale grenzen dan dalam rangka memberikan kepastian hukum (rechtszakerheid)

"Maka perlu dilakukan perubahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas surat tersebut oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan memasukan advokat sebagai bagian yang equal bersamaan dengan para penegak hukum," tegasnya.

Untuk diketahui, dalam Pergub nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desase (Covid-19), pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian kepemilikan SIKM. Setidaknya ada tiga profesi atau lembaga yang mendapat pengecualian dalam SIKM tersebut.

1. Hakim, Jaksa dan Penyelidik/Penyidik/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Menjalankan Tugas Sebagai Penegakan Hukum

2. Pengawas Pada Badan Pengawa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yang Menjalankan Tugas Pengawasan Intern Pemerintah; dan

3. Pemeriksa Keuangan Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yang Menjalankan Tugas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.