Oleh Givary Apriman pada hari Monday, 08 Jun 2020 - 19:45:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Peluang Kesetjenan DPR 'Mainkan' Anggaran DPR, Ini Respon MAKI

tscom_news_photo_1591619233.jpg
Gedung DPR RI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Saat ini kesetjenan DPR tengah menjadi sorotan karena pekerjaan pengadaan sarana rumah jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diduga bermasalah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan kalau kesetjenan DPR perlu dipantau oleh KPK terkait penggunaan anggaran.

"Betul, harus dipantau karena anggaran yang dikelola Setjen DPR juga cukup besar," kata Boyamin ketika dihubungi, Senin (08/06/2020).

Boyamin menyebut KPK sangat perlu untuk mengaudit biaya operasional DPR yang dikelola oleh Kesetjenan DPR serinci mungkin.

Pengeluaran seperti biaya makan rapat, akomodasi, kemudian kunjungan kerja DPR keluar kota luar negeri perlu dipantau secara mendalam.

"Harus dipantau dan diaudit biaya-biayamakan rapat, biaya akomodasi kunker DPR keluar kota atau luar negeri misal tiket hotel, bisa saja diduga ada diskon yang tidak dikembalikan ke Kas Negara," ujarnya.

"termasuk juga biaya pemeliharaan gedung dan pembangunan gedung, pengadaan barang dan jasa , dan masih banyak lagi," sambungnya.

Ketika ditanya kemungkinan peluang Kesetjenan DPR memainkan anggaran besar DPR, Boyamin mengatakan yang terpenting semua satuan kerja diawasi.

"Tidak besar juga tidak kecil (peluang "memainkan" anggaran), yang penting semua Satker diawasi utk cegah korupsi dan jika ada korupsi dilakukan penindakan" pungkasnya.

Sebelumnya, muncul dugaan korupsi dalam pengadaan lelang mebeleur dan elektronik untuk rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020 di Setjen DPR RI.

Dugaan tersebut diantaranya diperkuat dengan temuan peserta lelang dengan tawaran tinggi dimenangkan dan mengalahkan penawaran di bawahnya dengan alasan ada kesalahan administrasi.

Selain itu, pada kasus tersebut Kesetjenan DPR diduga juga mengarahkan pengadaan barang memakai produk dari produsen tertentu.

tag: #dpr  #kesetjenan-dpr  #maki  #kpk  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Airlangga Ajak Penyintas Covid-19 Donorkan Plasma Darah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 19 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga mendorong penyintas Covid-19 bersedia mendonorkan plasma konvalesennya untuk membantu ...
Berita

Aleg FPKS: Stop Kenaikan Tarif Tol di Ttengah Pandemi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kenaikan tarif tol di beberapa ruas jalan tol resmi diberlakukan Minggu (17/1/2021). Penyesuaian tarif baru tersebut dilakukan dalam rangka menjamin para Badan Usaha Jalan ...