Oleh Bachtiar pada hari Minggu, 28 Jun 2020 - 19:32:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Sering Gembar Gembor Jauhi Konflik Kepentingan, Pengamat: Berani Tidak SMI Minta Iparnya Mundur Dari Jabatan di BUMN

tscom_news_photo_1593347564.jpg
Dedy Kurnia Syah Putra Pengamat Politik (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mendorong agar Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta iparnya mundur dari jabatan Komisaris BUMN di Pelindo 1.

Hal tersebut, menurutnya, lantaran Sri Mulyani selama ini kerap berpidato di hadapan publik tentang pentingnya menghindari terjadinya konflik kepentingan.

"Jika benar komitmen SMI demikian, maka perlu ada sikap lanjutan, menolak ipar masuk elit BUMN atau mundur," kata Dedi kepada wartawan, Minggu (28/6/2020).

Jika memang mundur, lanjut Dedi, akan menjadi tauladan bagus untuk pejabat publik lainnya.

"Meskipun sangat kecil kemungkinan SMI akan melakukan itu," papar Dedi.

Tidak hanya itu, Dedi memandang, maraknya konflik kepentingan pada penempatan posisi Komisaris dan direksi BUMN tidak bisa dilepaskan dari politik balas budi pemilu 2019.

"Lebih pada imbas politik balas budi dari Pemilu 2019 yang sangat kuat, di mana kelompok terdekat dengan pemenang Pemilu dan Pilpres 2019 mendapat tempat jauh lebih banyak dibanding pemilu-pemilu sebelumnya," tandasnya.

tag: #bumn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Berita

Bagi Yang Masih Bingung, Inilah Pedoman Pengenaan Pasal Karet di UU ITE

Oleh Rihad
pada hari Wednesday, 23 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah telah menerbitkan pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenal sebagai pasal ...
Berita

Soal Wacana Revisi PP 109/2012, Kementan Berharap Kementerian Terkait Mempertimbangkan Kembali

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian menyatakan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau ...