Oleh Bachtiar pada hari Minggu, 28 Jun 2020 - 19:32:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Sering Gembar Gembor Jauhi Konflik Kepentingan, Pengamat: Berani Tidak SMI Minta Iparnya Mundur Dari Jabatan di BUMN

tscom_news_photo_1593347564.jpg
Dedy Kurnia Syah Putra Pengamat Politik (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mendorong agar Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta iparnya mundur dari jabatan Komisaris BUMN di Pelindo 1.

Hal tersebut, menurutnya, lantaran Sri Mulyani selama ini kerap berpidato di hadapan publik tentang pentingnya menghindari terjadinya konflik kepentingan.

"Jika benar komitmen SMI demikian, maka perlu ada sikap lanjutan, menolak ipar masuk elit BUMN atau mundur," kata Dedi kepada wartawan, Minggu (28/6/2020).

Jika memang mundur, lanjut Dedi, akan menjadi tauladan bagus untuk pejabat publik lainnya.

"Meskipun sangat kecil kemungkinan SMI akan melakukan itu," papar Dedi.

Tidak hanya itu, Dedi memandang, maraknya konflik kepentingan pada penempatan posisi Komisaris dan direksi BUMN tidak bisa dilepaskan dari politik balas budi pemilu 2019.

"Lebih pada imbas politik balas budi dari Pemilu 2019 yang sangat kuat, di mana kelompok terdekat dengan pemenang Pemilu dan Pilpres 2019 mendapat tempat jauh lebih banyak dibanding pemilu-pemilu sebelumnya," tandasnya.

tag: #bumn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan ...
Berita

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk ...