Oleh Alfin Pulungan pada hari Rabu, 01 Jul 2020 - 16:29:21 WIB
Bagikan Berita ini :
Berita Klarifikasi

Bantah Framing dari BPIP, Sekjen PPP Klarifikasi Soal Dukungan RUU Pancasila

tscom_news_photo_1593595716.jpg
Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani (Sumber foto : Istimewa)

Berita ini adalah klarifikasi atas berita sebelumnya yang didapat TeropongSenayan dari siaran pers BPIP berjudul: "Sekjen PPP Dukung Dialog RUU Pembinaan Ideologi Pancasila".


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, memberi klarifikasi atas pencatutan namanya oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) soal dukungan PPP terhadap RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.

Arsul mengkritik lembaga tersebut karena membuat siaran pers tertulis kepada wartawan dengan mengutip komentar Arsul tanpa mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Padahal, kata dia, isi siaran pers yang ditulis oleh divisi Sosialisasi dan Komunikasi BPIP tersebut tak seperti yang ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam tayangan"Titik Pandang" di Kompas TV, Selasa (30/6).

"Sehubungan dengan media release yang berasal dari BPIP, Sekjen PPP dan Wakil Ketua MPR RI telah menyampaikan protes keras dan keberatan terhadap BPIP," kata Arsul dalam pernyataan tertulis kepada TeropongSenayan, Rabu (1/7).

Wakil Ketua MPR ini menyampaikan keberatannya atas penyebaran media release dengan judul dan isi yang menyangkut dirinya selaku Sekretaris Jenderal DPP PPP maupun Wakil Ketua MPR RI tersebab tak adanya izin, konfirmasi maupun koreksi kepada Arsul terlebih dahulu.

Arsul menyebut tindakan jajaran BPIP tersebut tidak etis karena membuat dan menyebarkan media rilis menyangkut orang atau pejabat lain diluar BPIP tanpa melakukan persetujuan.

Apalagi, rilis tersebut dilakukanuntuk kepentingan kelembagaan BPIP semata tanpa mempertimbangkan sensitivitas publik, termasuk kalangan umat Islam, yang masih resisten akibat substansi RUU Haluan Ideologi Pancasila.

"Hal itu sangat disayangkan dilakukan oleh jajaran BPIP dimana standar etika komunikasi publik seharusnya dijadikan pegangan," ujarnya.

Anggota komisi hukum DPR ini meminta jajaran BPIP membuat penjelasan kepada media bahwa rilisan yang dikeluarkan sebelumnya dibuat dan disebarkan tanpa izin dan konfirmasi dirinya selaku subyek yang dimuat dalam siaran pers tersebut.

tag: #arsul-sani  #bpip  #ruu-haluan-ideologi-pancasila  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Legislator Muda Imbau Masyarakat Lebih Waspada Soal Maraknya Kasus Pembobolan Rekening ATM Lewat Setruk

Oleh Givary Apriman
pada hari Sabtu, 08 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Industri perbankan tanah air kembali mendapat sorotan pasca terungkapnya kasus pembobolan rekening nasabah dengan memanfaatkan informasi yang tercantum pada setruk ...
Berita

Waspada, Zona Merah Masih Banyak

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kota Depok menjadi satu-satunya wilayah di Jawa Barat yang masuk kategori zona merah COVID-19. Hal tersebut terungkap saat Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof ...