Oleh Rihad pada hari Rabu, 01 Jul 2020 - 22:40:20 WIB
Bagikan Berita ini :

Hutama Karya Lapor ke DPR, Pemerintah Masih Punya Utang Rp 1,88 Triliun

tscom_news_photo_1593618020.jpg
Dirut Hutama Karya Budi Harto (tengah) (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Di depan anggota DPR, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto melaporkan ada utang pemerintah yang belum dibayarkan kepada perusahaan tersebut. Kepada anggota Komisi VI DPR-RI, Budi Harto mengatakan, pemerintah masih berutang Rp1,88 triliun untuk dana pembebasan lahan tahun 2016 hingga 2020 dengan total luas 57,3 juta meter persegi.

"Sampai saat ini ada Rp1,88 triliun yang belum terbayar. Ini dana talangan sejak 2016-2020, jadi sudah tahun ke lima," kata Budi Harto, Rabu (1/7/2020).

Dana talangan yang dikeluarkan perusahaan selama 2016 sampai 2020 untuk membebaskan tanah seluas 57,3 juta meter sebesar Rp8,01 triliun.

Dari angka tersebut, pemerintah beberapa kali mencicil pelunasannya utang tersebut. Pada 2016, pemerintah mencicil Rp2,37 triliun, pada 2017 sebesar Rp2,62 triliun, pada 2018 sebesar Rp819 miliar, dan pada 2020 sebesar Rp315 miliar. Sehingga total pembayaran utang pemerintah sampai Juni 2020 baru Rp6,13 triliun atau sekitar 38,24 juta meter persegi. Pemerintah tercatat masih kurang bayar sebesar Rp1,88 triliun.

Perlu diketahui, untuk membiayai pembebasan tanah dari 2016 sampai 2020 itu, perusahaan melakukan pinjaman ke kreditur dengan bunga 8,75 persen atau sekitar Rp959 miliar.

Namun pembayaran bunga tersebut tidak semuanya ditutupi oleh pemerintah. Budi menyebutkan, pemerintah hanya menutupinya Rp466 miliar. Sehingga perusahaan masih menanggung selisih cost of fund sebesar Rp493 miliar.

"Ini kami juga tanggung selisih cost of fund sebab kami harus keluarkan Rp959 miliar sampai saat ini, tapi kami hanya dapat ganti Rp466 miliar. Jadi kami tekor Rp493 miliar," ungkapnya.

Ia berharap, peraturan presiden mengenai pencairan dana talangan bisa segera diterbitkan sehingga kendala pencairan utang pemerintah ini segera terselesaikan. "Kami harapkan Perpres ini bisa efektif sehingga kami bisa dapatkan dana talangan yang sudah lama kami talangi," katanya.

Sebelumnya, secara bergilir BUMN mengungkapkan piutang yang nyangkut di pemerintahan. Tercatat sudah 6 perusahaan pelat merah sebelum ini melaporkan tentang utang pemerintah yang belum dibayar, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), Bulog, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

tag: #hutama-karya  #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Bisnis

Situasi Pandemi, BNI Life Optimal Membayarkan Klaim Nasabah

Oleh windarto
pada hari Jumat, 14 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - PT BNI Life Insurance (BNI Life) komitmen Membayarkan klaim kenapa nasabahnya yang meninggal karena kecelakaan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat ...
Bisnis

Siasati Situasi Pandemi, Manulife Indonesia Mulai Proyek Triple C's

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) meluncurkan proyek Triple C"s, Connect & Collaboration to be Champions, salah satu langkah inovatif dalam ...