Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 10 Jul 2020 - 18:19:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Dirotasi PDIP, Ini Rekam Jejak Rieke Diah Pitaloka Mengawal RUU HIP dan Ciptaker di DPR

tscom_news_photo_1594379976.jpg
Rieke Diah Pitaloka (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi PDI Perjuangan DPR RI merotasi Rieke Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg). PDIP memilih M Nurdin yang merupakan mantan jenderal polisi bintang tiga untuk duduk di kursi pimpinan Baleg.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto mengungkap, alasan rotasi ini untuk memperkuat pembahasan RUU Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja. Meski, Utut bilang alasannya bukan karena Rieke dianggap tidak mampu mengawal RUU Omnibus Law dan RUU HIP.

"Kita tahu bahwa dalam waktu dekat Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat kalau kita lihat Omnibus Law sudah mendekati titik-titik yang krusial," ujar Utut di DPR, Kamis (9/7/2020).

"Selain Omnibus juga ada RUU HIP, pak Komjen Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham beliau pernah jadi kapolda dua kali tugas utamanya mengawal itu," jelasnya.

Rieke selama menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi memang terlibat dengan pembahasan dua RUU tersebut. Dia berada dalam posisi yang strategis.

Dalam RUU Cipta Kerja, selaku pimpinan, posisi Rieke merupakan Wakil Ketua Panja. Pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja, Rieke sempat mengusulkan klaster ketenagakerjaan yang ditolak kelompok buruh agar dipisahkan dari RUU Omnibus Law.

Dia meminta RUU Omnibus Law ini fokus untuk memudahkan investasi dan perizinan.

"Kami coba mengusulkan khususnya tentang ketenagakerjaan ada baiknya bagian klaster tentang ketenagakerjaan dipisahkan saja sehingga RUU ini jelas untuk mempermudah investasi dan mempermudah perizinan,” ujar Rieke Diah Pitaloka, 20 April 2020.

Rieke meminta, bagian ketenagakerjaan dilakukan pembahasan secara lebih komprehensif.

Kritis

Rieke kerap kritis terhadap pembahasan UU Cipta Kerja ini. Rieke juga beberapa kali memberikan sejumlah usulan yang berpihak kepada buruh dan UMKM.

Misalnya, Rieke mengusulkan perubahan nama RUU Cipta Kerja menjadi RUU Penguatan Terhadap UMKM, Koperasi dan Industri Nasional. Dia ingin sektor tersebut kuat agar lapangan kerja tercipta.

"Kita harus memberikan dari judul awal itu penguatan terhadap UMKM, koperasi dan industri nasional. Tidak mungkin kita menciptakan lapangan kerja kalau sektor UMKM, koperasi, UMKM khususnya dan industri nasional tidak kuat," kata Rieke saat rapat pada 20 Mei 2020.

Lain lagi dalam pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Sementara, Rieke memiliki peran penting dalam pembahasan RUU HIP. Dia merupakan Ketua Panja RUU HIP. Dalam situs dpr.go.id, tercatat Rieke selalu hadir dan memimpin rapat Baleg membahas RUU HIP. Hingga akhirnya disetujui untuk dibahas lebih lanjut dan menjadi RUU usulan DPR.

RUU HIP ini telah dibahas selama enam kali rapat. Pertama kali dibahas pada 1 Februari 2020. Rapat dengar pendapat yang dipimpin Rieke itu mengundang Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Dr. F.X. Adji Samekto.

Rapat dua kali dilakukan tertutup. Hingga akhirnya diambil keputusan pada rapat tanggal 22 April 2020. Sebagian besar fraksi, kecuali Demokrat yang menarik diri dan PKS memberikan catatan, RUU tersebut disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Pada 12 Mei RUU HIP disetujui di rapat paripurna sebagai usulan DPR.

tag: #pdip  #baleg-dpr  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Teropong Public Relation Award 2020
advertisement
Teropong Democracy Award 2020
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Bamsoet Terima Anugerah 'Rising Star of Democracy' dari Teropong Senayan

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Rabu, 28 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendapatkan penghargaan "Rising Star of Democracy" dalam acara Anugerah Teropong Democracy Award 2020, yang diselenggarakan oleh ...
Berita

Diskusi Progres 98 dan Tokoh Lintas Aktivis: Menolak Demo Anarkis dan Politik Destruktif

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Berbagai persoalan politik bangsa yang terjadi di Indonesia sangat menarik untuk disikapi. Karena itu, perlu adanya evaluasi yang komprehensif terkait dinamika politik ...