Oleh Rihad pada hari Selasa, 28 Jul 2020 - 22:34:42 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Pelajari Dugaan Aliran Dana Djoko Tjandra

tscom_news_photo_1595950482.jpg
Deputi Penindakan KPK Karyoto (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mempelajari dugaan aliran dana terkait dengan kasus pelarian Djoko Tjandra yang merupakan buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut. "Kami juga sudah mulai mengikuti dan mempelajari bilamana nanti memang ada hal-hal yang sifatnya KPK harus turun atau KPK harus membantu, KPK harus bersinergi, kami akan siap. Jadi, ini sudah kami komunikasikan secara informal," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/7).

Sebelumnya, Bareskrim Polri siap bekerja sama dengan KPK untuk mengusut aliran dana tersebut. "Wajar saja bagi kepolisian apabila membuka kerja sama dengan kami, itu hal yang sangat bagus dan kami apresiasi," ucap Karyoto.

Sejak dirinya menjabat Deputi Penindakan KPK, KPK juga sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya terkait dengan upaya-upaya sinergis.

"Sebenarnya sejak saya menjadi deputi di sini, kami sudah membuka komunikasi, bahkan koordinasi sering sekali secara informal tentang upaya-upaya sinergis antara KPK dan APH lainnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan," katanya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Senin (27/7), Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah membuka penyelidikan untuk menelusuri aliran dana tersebut.

"Terkait dengan aliran dana saat ini kami sudah membuka lidik untuk melakukan tracing terhadap aliran dana dan tentunya nanti akan menyasar kepada siapa saja itu akan kami jelaskan di dalam rilis berikutnya," ujar Komjen Pol. Sigit.

Selain itu, kata dia, Bareskrim juga tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan KPK mengusut aliran dana itu.

"Tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan bekerja sama dengan KPK dalam rangka mengusut aliran dana dimaksud dan tentunya upaya kami dalam menerapkan Undang-Undang Tipikor," katanya.

Diketahui, Tim Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Prasetijo Utomo sebagai tersangka kasus pemalsuan surat untuk Djoko Tjandra.

Komjen Pol. Sigit mengatakan bahwa penetapan tersangka Prasetijo ini berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik pada hari Senin (27/7) yang dihadiri oleh Itwasum Polri, Divisi Propam Polri, Rowassidik Polri, para direktur, dan seluruh penyidik yang tergabung dalam tim khusus pengungkapan kasus surat jalan Djoko Tjandra.

Tersangka

Tim Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo sebagai tersangka kasus pemalsuan surat untuk Djoko Tjandra.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan penetapan tersangka Prasetijo ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Senin pagi yang dihadiri oleh Itwasum Polri, Divisi Propam Polri, Rowassidik Polri, para direktur dan seluruh penyidik yang tergabung dalam Tim Khusus pengungkapan kasus surat jalan Djoko Tjandra. "Dari hasil gelar tersebut, maka hari ini kami menetapkan status tersangka untuk Brigjen PU (Brigjen Prasetijo Utomo)," kata Komjen Sigit di Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Senin.

Menurut dia, penetapan tersangka terhadap Prasetijo dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan keterangan para saksi dan bukti-bukti. "Kami telah melakukan pemeriksaan beberapa keterangan saksi dan kami mendapatkan barang bukti sekaligus kami dalami terkait obyek dimaksud yaitu Surat Jalan Nomor 77 tanggal 3 Juni 2020, Surat Keterangan COVID Nomor 990, Surat Jalan Nomor 82 tanggal 19 Juni 2020 atas nama DST, dimana dua surat jalan tersebut dibuat atas perintah tersangka PU (Prasetijo Utomo)," katanya.

Kemudian Surat Keterangan Pemeriksaan COVID Nomor 1561 dan Surat Rekomendasi Kesehatan Nomor 2214 yang dibuat di Pusdokkes Polri.

"Dengan konstruksi pasal tersebut, maka tersangka PU telah menyuruh membuat dan menggunakan surat palsu tersebut di mana Saudara AK dan DST berperan menggunakan surat palsu tersebut," tutur jenderal bintang tiga itu.

Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim telah memulai penyidikan (SPDP) pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 421 KUHP dan/atau Pasal 221 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan kawan-kawan.

Buntut menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Akibatnya, Prasetijo harus menerima sanksi berupa disiplin, kode etik dan pidana. Kasus pidana yang diduga dilakukan Brigjen Prasetijo ini sudah dinaikkan dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan.

tag: #kpk  #djoko-tjandra  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Terus Meningkat, Tenaga Medis Yang Tangani Covid-19 Sudah Kelelahan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 21 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 sudah mulai kelelahan. Pasalnya, kasus Covid-19 terus meningkat yang menyebabkan terus bekerjanya tenaga medis setiap ...
Berita

Haikal Hassan : Kita Sudah Lupakan Dikotomi Cebong-Kampret, Tau-tau Ada Pejabat Yang Nyebut Kadrun

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Ustaz Haikal Hassan Baras, mengklaim saat ini semua sudah melupakan dikotomi antara cebong dan kampret.  Adapun istilah ini ...