JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan pemerintah saat ini seharusnya tidak mengerjakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan penanganan pandemi korona, seperti membahas rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
Hal yang menjadi urgensi bagi pemerintah, kata Anwar, semestinya fokus mencari solusi atas persoalan ekonomi yang terdampak pandemi. Melihat persoalan yang mencuat belakangan, diprediksi ekonomi Indonesia belum pulih selama beberapa bulan ke depan.
"Sangat perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini bukan membuat dan atau mengajukan RUU baru seperti RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) atau RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan RIU Cipta Kerja atau RUU Omnibuslaw," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Agustus 2020.
Anwar mengungkapkan, meski pemerintah telah membentuk tim khusus untuk menangani dampak pandemi, namun hingga kini jumlah kasus pasien baru Covid-19 belum berhasil diturunkan.
Angka PHK pun, lanjut Anwar, masih tinggi sehingga pengangguran saat ini masih berlanjut. Kekhawatiran yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah pendapatan masyarakat secara agregat akan menurun sedangkan kemiskinan akan naik.
Jika angka pengangguran dan kemiskinan melonjak, Anwar mengatakan negara bisa terbawa ke dalam krisis baru yakni krisis sosial. Buntutnya adalah terjadi pencurian, pembegalan, perampokan dan berbagai bentuk tindak kriminal lainnya bakal banyak terjadi.
"Bila ini tidak bisa diatasi tentu akan bisa mendorong terjadinya krisis politik sehingga stabilitas nasional jelas akan semakin bermasalah, sehingga akan membuat para investor tidak akan mau berinvestasi karena risiko terhadap modal yang mereka tanamkan semakin besar," ujar Anwar.
Oleh sebab itu, Anwar mendorong pemerintah melakukan konsolidasi dan meninggalkan ego sektoral. Dalam menangani wabah, menurut Anwar, dibutuhkan kebesaran hati dan sikap kenegarawanan dari semua pihak tetutama pemerintah, para tokoh politik, dan pemimpin serta elite bangsa.
Selain itu, para pemangku kepentingan juga harus merangkul masyarakat bersama-sama menanggulangi pandemi. Apabila masing-masing pihak masih saja berjalan dengan keinginan dan rencananya sendiri-sendiri, kata Anwar, maka tidak mustahil akan bisa terjadi benturan dahsyat di lapangan.
"Karena adanya perbedaan besar dalam hal bagaimana mengelola negara dan mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi serta krisis moral yang ada," pungkasnya.
