Oleh Bachtiar pada hari Minggu, 29 Nov 2020 - 20:00:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Dorong Pilkada Serentak Hasilkan Pemimpin Berintegritas, Dosen Hukum Pidana UBK ini Ingatkan Masyarakat Jauhi Money Politic

tscom_news_photo_1606654827.jpg
Azmi Syahputra, Kaprodi FH Universitas Bung Karno (UBK) (Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming uang maupun sembako dalam ketika akan memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak 9 Desember 2020.

"Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang sebentar lagi terlaksana agar masyarakat tegas menolak tidak lagi terkecoh menerima uang, sembako atau sejenisnya," tegas Azmi dalam kepada wartawan, Minggu (29/11/2020).

Azmi kembali mengingatkan, ketika masyarakat mengamini politik transaksional tersebut sebenarnya ada efek jangka panjang yang justru akan dirasakan masyarakat itu sendiri ke depannya.

"Karena uang yang akan diberikan untuk mencoblos dari salah satu paslon tersebut adalah permulaan kejahatan yang dapat dipidana dan akan menjadi berakibat merugikan bagi masyarakat kedepannya," tandasnya.

Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno ini juga melihat bahwa budaya korupsi kerapkali terjadi karena calon-calon pemimpin selalu mengambil jalan pintas dalam berkontestasi.

"Pemimpin cenderung korup dan merusak nilai-nilai tatanan masyarakat dalam rekrut dan menempatkan fungsi pemimpinnya. Saya menyebutnya jika praktik ini terus dilakukan sama artinya "penipu kenapa tipu", rakyat menipu pasangan calon pilkada, dan paslon pun karena merasa sudah "diperas" akan menipu dengan cara membeli suara pemilih ditukar dengan uang atau paket lainnya sehingga akan menipu (mencurangi) janji pada rakyat dalam program kerjanya ke depan," ujarnya.

"Dengan penerimaan uang, sembako atau jenis lainnya ini guna menukar suara yang merupakan rangkaian perbuatan "perilaku penipu kena tipu" nantinya jika terpilih paslon cenderung mudah lupa dengan pemilihnya karena merasa suara pemilih sudah ditebus dengan sembako atau uang, jadi sudah putus kontrak dengan rakyat, yang pada akhirnya sarana kepentingan rakyatlah yang dirugikan."

Maka demi peradaban, meluruskan demokrasi kedepan, tegasnya lagi, saatnya pemilih membangun kesadaran, cerdas politik untuk menolak semua pemberiaan sembako ataupun uang guna memilih paslon pilkada.

"Pilihlah yang punya integritas, kualitas dan amanah, ini yang paling penting dalam menentukan pimpinan daerah dalam ajang pilkada guna pembangunan daerah," pungkasnya.

tag: #pilkada-2020  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Gempa 7,0 Magnitudo, Berpotensi Merusak Tapi Tidak Sebabkan Tsunami

Oleh Rihad
pada hari Kamis, 21 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gempa bumi berkekuatan 7,0 magnitudo mengguncang Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Gempa terjadi pada Kamis (21/1) pukul 19.23 WIB atau 21.23 ...
Berita

Ibas: Bantu UMKM, Ekonomi Bangkit, Rakyat pun Tersenyum!

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dalam membantu UMKM di masa pandemi Covid-19. Tetapi juga perlu diingatkan ...