Oleh Ariful Hakim pada hari Minggu, 07 Feb 2021 - 19:42:43 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Revisi UU Pemilu, Ini Kata Perludem

tscom_news_photo_1612701763.jpg
(Sumber foto : Ist)

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)--Fadli Ramadhani, Peneliti Perkumpulan untukPemilu dan Demokrasi (Perludem), mempertanyakan sikap sejumlah fraksi di DPR RI dan pemerintah yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Menurut dia, alasanUU Pemilu tak diperlu direvisi setiap lima tahun sekali bukan alasan yang kuat sedangkan banyak persoalan pemilu yang harus dibenahi .

"Ini sangat patut dipertanyakan dan juga menjadi sangat aneh baik partai politik ataupun pemerintah merasa tidak perlu melakukan revisi Undang-undang Pemilu," ujar Fadli dalam diskusi daring Maju Mundur Revisi UU Pemilu, Ahad (7/2/21).

Fadli menyayangkan sikap beberapa fraksi partai politik di DPR yang menolak revisi UU pemilu karena mengikuti sikap pemerintah. Seharusnya, DPR menjadi penyeimbang arah kebijakan kekuasaan, bukan begitu saja menuruti kemauan pemerintah.

Menurut Fadli, DPR bisa melihat secara komprehensif atas kebutuhan pengaturan proses penyelenggaraan pemilu. Ia mengingatkan agar revisi UU Pemilu dibatalkan hanya karena kepentingan segelintir pihak terkait kontestasi politik.

"Kan tidak semua juga keinginan dari pemerintah itu harus dituruti sekalipun mereka adalah partai politik koalisi dari pemerintah yang saat ini berjalan," tutur dia.

Fadli juga menyesalkan alasan pemerintah yang tak ingin ada revisi UU Pemilu karena situasi pandemi Covid-19. Padahal, UU Pemilu justru harus direvisi untuk menyediakan kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan di tengah kondisi bencana nonalam seperti pandemi Covid-19.

"Jadi secara formal menurut saya ini memang sangat perlu untuk ditunggu dan kita berharap muaranya adalah perbaikan terhadap kerangka hukum penyelenggaraan pemilu ke depan," ucap Fadli.

Fadli mengatakan, yang perlu didiskusikan saat ini adalah desain penyelenggaraan pemilu yang mencakup pembenahan di segala sisi. Ia menilai, UU Nomor 7 Tahun 2017 saat ini belum memadai diberlakukan dalam jangka panjang untuk dua sampai lima penyelenggaraan pemilu.

Padahal, sejak awal sejumlah pihak setuju adanya masalah dalam pengaturan pemilu sekarang sehingga perlu diperbaiki. Persoalan yang paling disorot terkait beban penyelenggara pemilu yang cukup berat dalam Pemilu 2019 dengan lima kotak suara, saat pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan sekaligus.

"Kalau sekarang konteksnya semua pihak merasakan ada problem dari kerangka hukum pemilu yang berlaku sekarang, baik di dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada, masa iya kita mau memaksakan ini bisa berlaku tiga sampai empat kali pemilu?" kata Fadli.

tag: #revisi-uu-pemilu  #kpu  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

DPR Harap Pembentukan Keminves Bisa Selesaikan Masalah Klasik Birokrasi

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 13 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeinves) dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan ...
Berita

Sambut Ramadhan, Puan: Jadikan Puasa Ini Untuk Introspeksi Diri

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadhan ini untuk meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, serta meningkatkan rasa kepedulian pada ...