JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Mantan Ketua MPR RI Amien Rais curiga akan adanya upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar presiden Joko Widodo bisa kembali memimpin dalam tiga periode.
"Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya," kata Amien lewat akun YouTube pribadinya, Sabtu (13/3).
Amien mengaku menangkap adanya sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah pihak untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya melalui manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lain guna mencapai tujuan tersebut.
Manuver politik, kata dia, juga terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Namun, yang lebih katanya, keinginan pemerintah itu juga didukung oleh kekuatan sumber daya politik dan keuangan yang sangat besar.
"Yang lebih penting lagi yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangannya itu," kata Amien.
Tak hanya itu, inisiator Partai Ummat tersebut juga mencermati upaya memberlakukan masa jabatan presiden tiga periode saat ini sedikit demi sedikit mulai jelas terlihat lewat sejumlah manuver politik.
Lewat manuver itu, pemerintah nantinya akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut nantinya akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga.
"Sekarang ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana," kata Amien.
"Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rojiun," tambah dia.
Amien lantas meminta agar skenario tersebut mestinya tak boleh terjadi. Ia menegaskan kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara.
Amien mempertanyakan sikap semua lembaga negara, baik DPR, MPR, maupun lembaga negara lain terkait kemungkinan Presiden kembali terpilih di periode ketiga.
Gerindra Tolak
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menegaskan jika Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sangat patuh pada Undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak akan ada dukungan Gerindra jika terjadi kemungkinan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode.
"Yang perlu diingat itu bahwa Pak Prabowo dan Gerindra taat konstitusi. Kita ikuti aturan yang ada,’’ ujar dia, Sabtu (13/3).
Alih-alih memikirkan masa jabatan Jokowi tiga periode, kader-kader terbaik Gerindra ia sebut saat ini sedang fokus dengan perannya masing-masing. Termasuk, yang ada di lingkaran kabinet. Menurutnya, saat ini mereka sedang bekerja optimal menyukseskan pemerintahan.
"Sementara yang di Parlemen, terus memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat,’’ ungkap dia.
Suara PKS
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Joko Widodo segera mengambil sikap dan menegaskan kembali penolakan wacana Presiden dapat memimpin tiga periode.
Pernyataan Mardani sekaligus menanggapi kecurigaan mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menangkap gelagat pembahasan pasal Presiden akan kembali terpilih tiga periode.
"Wacana tiga periode perlu segera ditegaskan Pak Jokowi bahwa tidak akan ada tiga periode," kata Mardani, Sabtu (13/3).
Menurut dia, ide kepemimpinan Jokowi dalam tiga periode merupakan sesuatu yang berbahaya. Ia khawatir hal itu justru akan menjadi tirani bagi masyarakat.
Anggota Komisi II DPR RI itu tak menampik kecurigaan Amien soal potensi tiga periode presiden Jokowi. Apalagi, kecurigaan itu muncul di tengah konflik internal Partai Demokrat dengan melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
