JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Fraksi PKS, Nur Hasan menilai fenomena ijazah palsu yang marak akhir-akhir ini hanyalah ledakan dari masalah puluhan tahun yang ada di banyak perguruan tinggi di Indonesia.

Menurutnya, fenomena tersebut tidak berdiri sendiri. Hal itu terjadi karena kontrol pemerintah yang lemah, dalam hal ini Kemenristek Dikti atau yang sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Semua tak lepas dari kontrol pemerintah yang lemah terhadap keberadaan kampus abal-abal. Pemerintah belum punya database perguruan tinggi yang akurat sehingga tidak bisa melakukan kontrol secara maksimal," kata Hasan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menristekdikti di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015)

Akibatnya, lanjut Hasan, banyak penyimpangan yang dilakukan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang seenaknya memperjualbelikan ijazah dan menjadi sarjana palsu.

Oleh karena dia minta pemerintah ke depan melakukan pembenahan internal dengan membentuk sistem yang lebih akurat dalam mengawasi keberadaan kampus abal-abal.

"Kemenristek Dikti harus lebih berani menindak tegas kampus abal-abal yang seenaknya memperjual belikan ijazah aspal, termasuk pembelinya," tandasnya. (iy)