Berita
Oleh Aswan pada hari Jumat, 15 Okt 2021 - 03:09:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gunakan APBN, Yan Harahap: Jokowi Ingkar Janji

tscom_news_photo_1634242182.png
Yan Harahap (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap menyebut Presiden Joko Widodo ingkar janji pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Diketahui proyek tersebut mengalami cost overrun (kelebihan biaya) menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Dikarenakan BUMN terjepit akibat pandemi covid-19, akhirnya pemerintah melanjutkan pembiayaan proyek itu menggunakan biaya APBN.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 93 Tahun 2021 sebagai revisi dari Perpres No 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Melalui perpres tersebut, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini berasal dari APBN.

Keputusan tersebut pun disayangkan Yan Harahap. Politisi Demokrat itu menyebut Presiden Jokowi telah ingkar janji.

“Ingkarnya janji Presiden Jokowi soal pembiayaan kereta cepat Jakarta – Bandung yang akhirnya malah menggunakan APBN ini,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).

Yan pun menyebut kondisi ini mencerminkan buruknya perencanaan pada pemerintahan Jokowi. Sebab sejak awal perencanaan mega proyek ini sudah menuai masalah.

“Kian menunjukkan betapa buruknya perencanaan pemerintah saat merancang proyek kereta cepat yg sejak awal menuai masalah ini,” ujarnya.

tag: #proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...