JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghapus penjualan tiket on the spot di pelabuhan dikritik keras. Pasalnya, aplikasi e-ticketing bernama Ferizy yang dikembangkan BUMN itu bermasalah sehingga mempersulit masyarakat menggunakan angkutan penyeberangan.

ASDP dinilai tidak siap menerapkan e-ticketing atau tiket elektronik melalui Ferizy, terlihat dari rendahnya skor ulasan pengguna aplikasi itu di Google Play Store yang hanya 3.3, padahal aplikasi ini sudah diluncurkan sejak tahun 2020.

Aplikasi yang sudah diunduh lebih dari 500.000 pengguna itu dibanjiri ribuan komentar negatif di Google Play Store. Sebagian mengeluhkan kesulitan memesan tiket karena sering eror, waktu loading halaman sangat lama, hingga proses refund yang merepotkan.

Salah satu pengguna bernama Rieo, misalnya, mengungkapkan selalu mengalami masalah sejak pertama kali menggunakan aplikasi Ferizy, mulai dari soal koneksi, invalid data, tidak stabil, force close, waktu loading lama, hingga tidak bisa pilih port to port.

“Tidak tahu kenapa, walaupun sudah install di telepon lain, random troble force. Tolonglah buat app yang simple, aman, melindungi data konsumen, UI dan UX yang lebih baik akan bisa memahami masalah, web interface lebih baik daripada app ini,” ungkapnya.

Pengguna bernama Rini juga memberikan catatan kritis. “1) Aplikasi masih ada bug, ketika mengisi biodata selalu loncat ke menumian screen, screen tidak user friendly. 2) Tidak efsien, tidak ada pilihan kapal jenis apa (brand, fasilitas yg digunakan. 3) Terlalu banyak aturan. 4) Untuk login menyulitkan," ulasnya.

“Giliran order kuotanya penuh, sedangkan calo-calo di pinggiran jalan bisa dengan mudahnya akses, trus apa fungsinya," tulis pengguna lainnya bernama Asef. Sama seperti Rieo dan Rini, Asef hanya memberikan 1 bintang untuk Ferizy dari penilaian tertinggi 5 bintang.

Rating aplikasi menjadi tolok ukur kepuasan pelanggan. Rating yang tinggi mulai 4.0 ke atas berarti aplikasi disukai pengguna. Sedangkan rating rendah 4.0 ke bawah menunjukkan aplikasi itu tidak disukai dan terancam dihapus.

Tokoh transportasi nasional Bambang Haryo Soekartono, yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengatakan, banyaknya keluhan itu menunjukkan aplikasi tersebut tidak bermanfaat dan justru menyulitkan masyarakat menggunakan angkutan penyeberangan.

“Pengguna Play Store yang umumnya melek teknologi dan berpendidikan saja kesulitan menggunakan aplikasi itu, bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah? ASDP tentunya tahu, sekitar 40% penduduk Indonesia berpendidikan SMP dan 20% belum mengenyam pendidikan, sementara sekitar 70% pengguna angkutan penyeberangan adalah masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka akan kesulitan dan bingung,” jelasnya, Minggu (15/5/2022).

Terbukti saat arus mudik Lebaran lalu terjadi kemacetan luar biasa di Pelabuhan Merak dan Gilimanuk akibat aplikasi Ferizy bermasalah, apalagi sosialisasinya sangat minim. “Selain itu masalah utamanya sendiri tidak diatasi oleh ASDP, yaitu jumlah dermaga sangat kurang dan beberapa tidak layak,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.

Akibat kesulitan membeli lewat online dan tidak ada pilihan pembelian tiket di pelabuhan, dia mengatakan masyarakat terpaksa membeli tiket lewat calo-calo yang marak di pelabuhan dengan harga lebih mahal. “Ini yang terjadi saat Lebaran lalu, tetapi terkesan dibiarkan oleh ASDP dan instansi berwenang,” ujarnya.

Karena itu, Bambang Haryo mendesak aplikasi Ferizy dirombak total, bahkan sebaiknya dihapus atau diganti dengan pembayaran langsung menggunakan uang elektronik atau e-money seperti diterapkan di jalan tol. ASDP juga harus menyediakan berbagai piliihan pembelian tiket, termasuk loket penjualan tiket di pelabuhan dan marketplace.

“Aplikasi Ferizy tidak akan menyelesaikan masalah selama dermaga ASDP di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk tidak memadai dan tidak layak. Penumpang dikorbankan karena aplikasi secara otomatis akan membatasi kapasitas penumpang sesuai kapal yang bisa dilayani oleh dermaga yang sedikit itu,” ujarnya.

Dia menilai ada benturan kepentingan dalam penerapan tiket online sebab aplikasi Ferizy sepenuhnya dikuasai oleh ASDP, sementara BUMN itu tidak hanya berperan sebagai fasilitator atau penyedia jasa kepelabuhan tetapi juga operator kapal bahkan bertindak sebagai regulator.

“Sebaiknya aplikasi itu diserahkan ke marketplace yang sudah berpengalaman melayani tiket online atau ASDP bekerja sama dengan Gapasdap yang mewakili semua perusahaan penyeberangan. ASDP patut diduga melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat jika memanfaatkan aplikasi itu untuk keuntungan sendiri,” tegasnya.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini mengatakan karut-marut angkutan penyeberangan selama ini akibat ASDP diberikan kekuasaan sangat besar karena merangkap sebagai fasilitator, operator dan regulator tetapi tidak diawasi dengan baik oleh pemerintah.

“ASDP seharusnya fokus saja sebagai penyedia jasa kepelabuhanan atau fasilitator, tidak usah menjadi operator kapal atau regulator yang mengatur kapal-kapal lain. Ini melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengamanatkan pemisahan peran antara operator dan regulator,” kata Bambang Haryo yang juga disapa BHS.

Dia yakin Kemenhub selaku regulator mengetahui semua persoalan di angkutan penyeberangan, termasuk masalah tiket online yang menyulitkan masyarakat. Namun, ASDP tidak dievaluasi dan dibiarkan bertindak semaunya. “Gapasdap sudah menawarkan diri untuk memberikan masukan ke ASDP terkait tiket online ini tetapi tidak ditanggapi dengan baik. Ada apa,” ungkapnya.

Menurut BHS, lemahnya pengawasan terhadap ASDP membuat masalah kekurangan dermaga dan fasilitas pelabuhan tidak pernah diatasi. Masalah keamanan juga tidak diperhatikan, terbukti belum ada satu pun pelabuhan ASDP yang lulus International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

“Padahal angkutan penyeberangan itu sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. ASDP itu kan singkatan dari Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, jadi perhatikan juga angkutan sungai dan danau yang jumlahnya lebih besar lagi. Saatnya ASDP berbenah dan kembali ke khittah, fokus sebagai fasilitator supaya bisa melayani masyarakat dengan profesional,” kata BHS.