JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani berbicara soal posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi partai berlambang banteng moncong putih itu. Ia menegaskan untuk hari ini Jokowi masih merupakan presiden dari PDIP.
Hal tersebut disampaikan Puan saat ditanya wartawan mengenai posisi Jokowi di PDIP usai anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka berpaling dari PDIP karena menjadi cawapres Prabowo Subianto.
“Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Puan hari ini bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan dalam rangka MIKTA Speakers" Consultation ke-9 yang digelar di Jakarta. Ia bersama 4 pimpinan parlemen negara MIKTA lainnya melakukan Courtesy Call (kunjungan kehormatan) kepada Presiden Jokowi di sela-sela pelaksanaan MIKTA Speakers" Consultation ke-9 di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah.
MIKTA merupakan grup negara-negara middle power (kekuatan menengah) yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sementara MIKTA Speakers" Consultation merupakan forum konsultatif Ketua Parlemen anggota MIKTA.
Puan menyatakan, tak ada pembicaraan politik dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini. Ia juga memastikan akan ada pertemuan lanjutan antara ia dan Jokowi, termasuk untuk membahas dinamika politik terbaru.
“Jadi pertemuan yang akan datang atau selanjutnya tentu saja akan kami jadwalkan. Ini hanya masalah waktu saja. Presiden mungkin sibuk. Saya juga ada agenda lain. Namun tadi, jika waktunya cocok atau pas, saya akan bertemu lagi dengan presiden,” jelas Puan.
Lantas apakah saat bertemu nanti akan dibahas mengenai posisi Jokowi di PDIP?
“Bisa saja itu dibicarakan. Kami bicara segala hal yang terkait dengan isu aktual dan isu-isu yang kemudian mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal,” terang Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md itu.
Puan lalu menanggapi soal capres PDIP, Ganjar Pranowo yang kini semakin sering mengkritik Pemerintahan Jokowi. Kritikan itu dianggap sebagian pihak menurunkan elektabilitas Ganjar sendiri.
“Nggak ada Instruksi (dari PDIP). Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” ujar Puan.
Terkait turunnya elektabilitas Ganjar yang dituding dampak atas kritikannya ke Pemerintah Jokowi, mantan Menko PMK tersebut mengatakan akan ada evaluasi dari partai. Meski begitu, menurut Puan, pihaknya akan mengkaji apakah benar kritikan Ganjar ke Pemerintah Jokowi membuat elektabilitasnya menurun.
“Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas, apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” sebut cucu Bung Karno itu.
Puan juga mengatakan, PDIP pun selama ini juga sudah terbiasa memberi kritikan bagi Pemerintah sekalipun merupakan partai pengusung. Hal itu juga menjadi bagian dari pengawalan.
“Dari awal posisi PDIP sampai saat ini pun sebelum masa Pemilu, kami selalu otokritik atau kami menyampaikan walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada Pemerintah,” ucap Puan.
“Dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri, mengevaluasi program-programnya sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
