Oleh Rizal Fadila pada hari Senin, 26 Feb 2024 - 18:05:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Kecurangan Dapat Mengundang Pemberontakan Rakyat People Insurrection

tscom_news_photo_1708945536.jpg
Rizal fadillah (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tentu pemberontakan yang dimaksud adalah konstitusional. Berbasis pada jaminan hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat melalui berbagai upaya termasuk aksi-aksi unjuk rasa. Mengingatkan peristiwa tahun 1998 dimana gerakan rakyat mengganti atau menumbangkan rezim yang dinilai otoriter dan menginjak-injak asas kedaulatan rakyat. Seorang aktivis menulis buku berjudul "Indonesia Dibawah Sepatu Lars".

Kondisi kini tidak jauh berbeda, di samping KKN merajalela melebihi masa Orde Baru, juga Presiden begitu dominan atau mengatur segalanya. Merekayasa dan menunggangi hukum. Menunggingi etika dan moral serta membangun politik dinasti secara terang-terangan. Gaya hidup mewah kaum elit berbanding terbalik dengan kaum alit yang terpaksa antri beras di tengah janji makan siang gratis.

Makan siang gratis ? Omon-omon tidak logis. Mulai berkilah bahwa itu bertahap dan baru mencapai target 2029, lalu untuk anak-anak, lalu terluar, terdepan, tertinggal. Lho, tidak diomongkan saat kampanye yang begitu. Rakyat percaya akan dapat makan siang gratis semua, bukan bersyarat. Ciri munafik memang tiga, yaitu omong kosong, janji bohong dan amanah masuk gorong-gorong.

Pemilu khususnya Pilpres menjadi bagian dari rekayasa. Sejak 2019 ditengarai curang. Pada Pilpres itu Prabowo adalah korban sedangkan 2024 Prabowo justru yang menciptakan korban. Lucu negeri ini, kemarin mantan pesaing jadi pembantu kini pembantu harus menggendong anak. Negeri Konoha namanya, Gibran itu Boruto, Prabowo Sasuke dan Jokowi Naruto Uzumaki. Begitu serial anime Naruto Shippuden. Seri Naruto tamat, mungkin Prabowo mulai. Itu jika tidak didiskualifikasi.

Rakyat mungkin berontak atas kondisi tidak nyaman. Sebagai warga negara mestinya disejahterakan bukan dicekoki sembako atau berbagai bantuan sesaat. Apalagi harga-harga semakin meningkat. Jokowi harus bertanggung jawab atas dua anak yang tenggelam karena si ibu terpaksa ikut antri beras. Beban rumah tangga memang berat, sementara pejabat dan aparat sedang senang-senang berjoget bersama konglomerat.

Sebelum Pilpres banyak yang memberi "warning" agar berjalan jujur dan adil. Slogan "curang perang", bergaung. Ternyata benar bahwa Pilpres berlangsung curang baik soal coblos mencoblos maupun penghitungan. Ada 54 juta DPT misterius. Server Alibaba Cloud di Singapura tidak terbantahkan meski dicoba diam-diam dipindah. Sirekap menjadi penyekap suara. Gerbang dari kejahatan otak-atik angka.

Rakyat yang selama ini dianggap "tak berotak" akan mampu menunjukan "sangat berotak" bahkan "berotot". Tidak bisa diam untuk mengikuti dan menerima kejahatan penguasa. Mereka akan berontak melalui koridor yang diketahui dan diyakininya. Pemberontakan rakyat dalam kesejarahannya mengambil momen saat penguasa sudah bertindak melampau batas. Pemilu curang berarti perang.

Curang kini sudah, namun perang yang belum. Tiga dimensi perang yakni pertama, perang hukum yakni perang di ranah hukum seperti peradilan MK atau pidana Pemilu melalui Gakumdu Bawaslu. kedua, perang politik melalui penggunaan Hak Angket atau hak DPR lainnya. Ketiga, perang aksi massa yaitu demonstrasi. Unjuk rasa besar-besaran.

Peperangan rakyat semesta bisa bergerak simultan dalam tiga dimensi tersebut. Mungkin rezim apapun bisa berbuat tipu-tipu untuk satu saat tetapi tidak untuk selamanya. Ada saatnya rakyat berontak.

Bolehlah para dukun cendekiawan menyatakan bahwa kecurangan tidak dapat membatalkan hasil Pilpres, tetapi para dukun itu lupa bahwa kecurangan dapat mengundang kemarahan dan pemberontakan rakyat atau people insurrection !

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Opini

Wawasan Yusril Sempit Untuk Bisa Membedakan Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, atau Ahli Nujum

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Sabtu, 13 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024 (bukan April Mop), saya hadir di Mahkamah Konstitusi dalam kapasitas sebagai Ahli Ekonomi, terkait sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya ...
Opini

Wawasan Yusril Sempit Untuk Bisa Membedakan Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, atau Ahli Nujum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024 (bukan April Mop), saya hadir di Mahkamah Konstitusi dalam kapasitas sebagai Ahli Ekonomi, terkait sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya ...